Dinkes Jabar Ungkap Sejumlah PR Terkait Optimalisasi Program PKG

INILAHKORAN, Bandung - Senin pekan depan, 3 Februari 2025 program yang digagas pemerintah pusat yakni program Psmeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bakal berjalan di Provinsi Jawa Barat.

Dimana nantinya masyarakat yang berulang tahun, dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis di Puskesmas terdekat, sesuai domisili masing-masing.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar sendiri telah menerima Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait implementasi program PKG.

Kepala Dinkes Jabar Vini Adiani Dewi mengatakan, saat ini sudah ada kabupaten dan kota yang melakukan uji coba program ini. Salah satunya Puskesmas Beji, Kota Depok yang dilakukan dalam beberapa waktu kemarin. 

Dari hasil uji coba ini ada beberapa persoalan atau pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan, supaya program PKG ini dapat berjalan optimal.

Hal ini sambung Vini, masih turut dibahas juga oleh pemerintah pusat, Kemenkes, salah satunya seperti mengetahui seberapa banyak waktu pemeriksaan untuk satu orang. 

"Hasilnya uji coba mengetahui berapa dalam sehari warga yang berobat kemudian kemarin dalam satu pasien pemeriksaan dewasa ada yang 40 menit jadi puskesmas itu kalau membuat simulasi sudah tahu," ujar Vini baru-baru ini.

Program PKG ini nantinya ada beberapa klaster yang dilayani, yaitu untuk bayi baru lahir (usia dua hari), balita dan anak usia pra sekolah (usia 1-6 tahun), dewasa (18-59 tahun) dan lanjut usia (60 tahun ke atas). Seluruh kategori ini dikatakan Vini, juga masih dalam kajian manajemen waktunya akan seperti apa. 

"Misalkan, pemeriksaan kesehatan bayi segini menit, dewasa segini menit jadi pelayanan tidak tertumpuk, itu sekarang masih dikaji pemerintah. Jadi masih menerangkan apakah hasilnya nanti akan seperti apa," katanya. 

Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota saat ini perlu melakukan perhitungan tersebut melalui uji coba, agar nantinya mengetahui kekurangan yang harus dilengkapi

Belum lagi animo masyarakat, apakah nanti akan banyak yang memanfaatkan program ini atau seperti apa. Belum lagi masalah SDM. 

"Kita kan gak pernah tahu antusiasme masyarakat seperti apa kalau misal baru satu dan dua tidak jadi masalah. (SDM) memang harus di persiapkan jadi makanya harus ada simulasi," jelasnya.

Menyinggung soal SDM tenaga kesehatan di Puskesmas, Vini menilai hal ini memang masih banyak kekurangan. Ia meminta agar pemerintah daerah menghitung baik-baik persoalan ini agar nantinya turut disampaikan ke pemerintah pusat. 

"SDM masih menjadi PR kita kan masih belum tahu juga yang datang nanti masyarakat berapa. Jadi bisa memperkirakan ke depannya misal datang 100 apakah ada pembagian per klaster, itu masih dibahas," tuturnya.

Sisi lain, persoalan anggaran saat ini masih ditangani langsung oleh Kemenkes. Pemerintah Provinsi belum mendapatkan arahan untuk mengalokasikan program ini. Mengenai peralatan juga diusulkan langsung oleh kabupaten dan kota. 

"Sampai sekarang (dana) masih di cover oleh Kemenkes, karena tadi ini kan juknis baru keluar dan belum mengusulkan kementerian kesehatan Proposalnya. Nanti (setelah berjalan) akan diketahui gep ada di mana nanti diadakan bantuan baru," katanya. 

Kewenangan pemerintah provinsi dalam program ini sangat terbatas. Puskesmas sendiri kewenangannya ada di kabupaten dan kota. Meski begitu, untuk evaluasi Vini memastikan, nantinya akan dilaksanakan secara bersama-sama. 

"Februari launcing secara bertahap dan menunggu dari pemerintah kesehatan sambil melihat animo dan mengetahui permasalahan awal mungkin sempurna akhir tahun," imbuhnya. 

Adapun untuk pelaksanaan nantinya, Vini menerangkan masyarakat harus mengunduh dan mendaftarkan diri terlebih dahulu di aplikasi Satu Sehat. Kemudian mengaktifkan BPJS Kesehatan. Bagi yang tidak memiliki bisa menggunakan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan. 

"Itu bisa dilakukan denger mengunduh mobile JKN, BPJS-nya diaktifkan. Kalau gak ada handpone tinggal datang ke puskesmas, nanti di puskesmas dibantu untuk pendaftarannya. Nanti bisa didorong buat BPJS," ujarnya. 

Adapun bagi masyarakat yang berulang tahun di Januari, karena program PKG diluncurkan pada Februari, tetap bisa memanfaatkan program ini hingga April. 

Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Jawa Barat akan melibatkan 1.106 puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja. ***