Dinsos Kabupaten Bandung Perketat Tanda Daftar Panti Asuhan, Cegah Risiko pada Anak
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung menerapkan kehati-hatian ekstra dalam menerbitkan Tanda Daftar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung menerapkan kehati-hatian ekstra dalam menerbitkan Tanda Daftar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pengasuhan, khususnya bagi anak-anak.
Saat ini, tercatat sekitar 150 LKS di Kabupaten Bandung, dengan 61 di antaranya merupakan panti asuhan anak. Puluhan panti tersebut tersebar di 31 kecamatan, seperti Cileunyi, Rancaekek, Katapang hingga Soreang.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kabupaten Bandung, Nova Maulida, menegaskan proses penerbitan Tanda Daftar tidak dilakukan secara sembarangan. Setelah pengajuan melalui aplikasi digital, pihaknya wajib turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi.
“Kami pastikan sarana prasarana sesuai standar, dokumen anak valid, serta alasan anak berada di panti jelas. Kalau tidak sesuai, permohonan pasti kami tolak,” kata Nova di Soreang, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan, anak seharusnya tetap diasuh oleh orang tua jika masih memungkinkan. Panti hanya menjadi opsi terakhir bagi anak yang benar-benar tidak memiliki keluarga.
Selain itu, Dinsos juga memeriksa profil pengelola dan pengasuh. Penyesuaian gender menjadi perhatian penting untuk mencegah potensi kekerasan maupun pelecehan seksual.
“Kalau panti khusus perempuan, pengasuhnya juga harus perempuan. Kami pernah temukan kamar tanpa kunci, itu langsung kami tegur demi keamanan anak,” ujarnya.
Pengawasan pun dilakukan secara berkala. Saat ini, LKS wajib melaporkan kondisi lembaganya setiap tiga tahun sekali, sesuai aturan terbaru dari Kementerian Sosial. Laporan tersebut tetap diverifikasi ulang melalui pengecekan lapangan.
Di sisi lain, Dinsos juga menghadapi beragam persoalan di lapangan, mulai dari keterbatasan dana hingga minimnya donatur. Namun, sejumlah LKS mulai mandiri dengan mengembangkan usaha.
Salah satunya di Cileunyi yang sukses mengelola pertanian dan perikanan, bahkan mengembangkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami dorong LKS agar mandiri. Kami bantu sinergikan dengan dinas terkait seperti perikanan, pertanian, perdagangan dan dinas lainnya. Alhamdulillah, banyak yang mulai berkembang,” ujarnya.***
Editor : JakaPermana
