Disperindag Jabar Pastikan Senjata Utama Cegah Kelangkaan dan Kenaikan Harga Bapokting Tak Terdampak Efisiensi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat memastikan, senjata utama mencegah kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok dan penting (Bapokting), yakni Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) tidak terdampak efisiensi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi jawa barat memastikan, senjata utama mencegah kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok dan penting (bapokting), yakni Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) tidak terdampak efisiensi.
Ini dikatakan Kepala Disperindag Jabar Noneng Komara Nengsih, usai membuka Forum OPD bertajuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik Pada Sektor Perindustrian dan Perdagangan, di Gedung Dekranasda Jabar, Kota Bandung, Selasa 18 Februari 2025.
Total, ada empat Opadi yang disiapkan sepanjang 2025 ini, yakni untuk menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta satu lagi disiapkan, mengantisipasi kejadian tidak terduga.
Terdekat lanjut Noneng, Opadi dilakukan di pertengahan Ramadan, mengantisipasi gejolak harga dan ketersediaan di kabupaten/kota.
Meski sejauh ini diakuinya, Bapokting di Jabar terbilang aman. Tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga.
"Operasi Pasar Bersubsidi itu tetap ada. Mungkin yang lain kena efisiensi, tapi ini kan langsung dengan masyarakat, jadi tetap ada," ujar Noneng.
"Pertama tahun ini di Ramadan. Melihat tahun kemarin, inflasi hampir di seluruh kabupaten/kota. Kemungkinan Idul Fitri, di seluruh kabupaten/kota," imbuhnya.
Hanya saja sambung dia, untuk komoditas dan kota/kabupaten yang melakukan Opadi, harus menunggu kajian dari akademisi Universitas Padjadjaran supaya tepat sasaran.
"Tapi kita kajian dulu, karena memang mekanismenya begitu untuk bersubsidi, dari teman-teman Unpad. Untuk menetapkan kuota per kabupaten/kota," ucapnya.
Polanya kelak sambung Noneng, menyesuaikan kebutuhan kabupaten/kota. Namun ada juga kata dia, yang melakukan Opadi secara mandiri. Salah satunya Kabupaten Bandung Barat.
"Sekarang dalam kajian, untuk menentukan kuota kabupaten mana yang lebih tinggi dibanding yang (lain). Itu butuh kajian. Melihat dari banyaknya yang miskin, inflasi dan sebagainya," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana
