Diwarisi Predikat WDP, Yusfitriadi Minta Rudy Susmanto Berani Melaksanakan Rekomendasi BPK

INILAHKORAN, Bogor - Pemkab Bogor kembali mendapatkan atau meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat atas pengelolaan anggaran Tahun 2024 lalu.

Di tahun pertama kepemimpinannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto pun berharap, ke depan Pemkab Bogor bisa kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mereka pun menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, agar bisa mewujudkan harapan.

"SKPD, OPD, BLUD dan BUMD Jangan takut salah dalam mengambil langkah, ajak Kejaksaan duduk bareng berdiskusi agar bisa memahami manajemen resiko. Terlalu berani jangan, tetapi dalam mengambil langkah harus sesuai dengan Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku hingga tidak merugikan Kabupaten Bogor," harap Rudy Susmanto kepada wartawan, Rabu, 23 April 2025.

Rudy Susmanto menuturkan, jajarannya akan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

"Kami akan melaksanakan semua rekomendasi, melengkapi yang kurang dan melanjutkan program kerja yang sudah berjalan dengan baik, termasuk dengan melakukan audit yang dilakukan tim independent," tuturnya.

Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi mengatakan, Rudy Susmanto-Jaro Ade diwariskan predikat WDP dari kepala daerah sebelumnya, mulai dari Ade Yasin, Iwan Setiawan, Asmawa Tosepu dan Bachril Bakri.

Predikat WDP diwariskan karena kepala daerah sebelumnya tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

Yusfitriadi pun meminta Rudy Susmanto berani mengambil sikap tegas, agar SKPD, OPD, BLUD dan BUMD membenahi temuan atau catatan yang sebelumnya diungkapkan oleh BPK-RI Perwakilak Jawa Barat.

"Bupati Bogor Rudy Susmanto harus berani dan tegas, melaksanakan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat dan tidak membiarkan kesalahan terjadi hingga menjadi kebiasaan yang kurang baik dan terus terulang di setiap tahun," kata Yusfitriadi.