Pemkab Bogor 'Pertahankan' Opini WDP, Kang AW : Harus Jadi Pelecut Kinerja

INILAHKORAN, Bogor - Opini Wajar Dengan Pengecualian  (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat untuk Pemkab Bogor di Tahun 2023 yang untuk kedua kalinya secara berturut-turut ini dianggap Legislator DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya dianggap sebuah kewajaran.

Hal itu, karena Asep Wahyuwijaya melihat opini WDP atau Wajar Tanpa Pengecualian merupakan lebih ke masalah administrasi, neraca keuangan, cashflow,  penggunaan uang, pelaporan hingga pencatatan aset. 

"Opini WDP itu harus disikapi dengan belajar lalu membenahi administrasi keuangan negara. Pemkab Bogor jangan berkecil hati dan mau mengevaluasi dirinya," kata Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Selasa, 13 Juni 2023.

Baca Juga : Hanya Dapat WDP, DPRD Kabupaten Bogor Langsung Bentuk Pansus dan 'Ontrog' BPK-RI Jawa Barat

Kang AW sapaan akrabnya menuturkan  opini WDP pada pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 ini juga harus jadi pelecut bagi Pemkab Bogor.

"Opini WDP ini malah harus jadi pelecut dan pemicu, agar terus belajar mengelola administrasi keuangan negara. WDP itu bukan masalah dan wajar kok," tutur Kang AW.

Aktivis HMI ini pun berharap pejabat maupun aparatur Pemkab Bogor, kedepan bisa bekerja lebih rapih, lebih giat dan lebih disiplin.

Baca Juga : Ini Jawaban PN Cibinong Atas Permohonan Teguran dari Warga Perumahan ke PT Sentul City Tbk

Salah satu yang jadi titik fokus perbaikan menurut Kang AW ialah pencatatan dan pengelolaan aset daerah yang belum terbilang baik, hingga harus terus dibenahi oleh pemerintah daerah.