Dapat Opini WDP dari BPK, Kok Plt Bupati Bogor Anggap Bagus?

INILAHKORAN, Bogor - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat untuk Pemkab Bogor dinilai bagus oleh Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Hal itu karena Pemkab Bogor di  tahun lalu juga mendapatkan opini WDP, atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

"Opini WDP itu bagus kalau pendapat saya pribadi, karena tak mungkin BPK-RI Perwakilan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah ada permasalahan (KPK-RI menangkap Bupati Bogor non aktif Ade Yasin, Pejabat Oemkab Bogor dan Auditor BPK-RI Perwakilan Jawa Barat) pada Tahun 2022 lalu. Nanti kalau opininya WTP, nanti orang curiga lagi,"  ujar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Kamis, 15 Juni 2023.

Baca Juga : Ada di Kawasan Wisata, Pasar Cisarua Layak jadi Prioritas Pemprov Jabar

Iwan Setiawan menerangkan dari sisi catatan atau temuan pada pengelolaan APBD Tahun 2022, nilainya jauh lebih kevil jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jika tahun sebelumnya temuannya BPK-RI Perwakilan Jawa Barat Rp 42 miliar, kini turun menjadi Rp 8 miliar. Paling besar itu temuannya pada proyek pembangunan Jalan (Jembatan) Bomang," terang politisi Partai Gerindra tersebut.

Diwawancarai terpisah, Ketua panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Hanafi menambahkan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dpupr), juga ada catatan atau temuam di Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) maupun Organisasi Perangkat Daerah (Opd) lainnya.

Baca Juga : 'Disuntik' Gubernur Ridwan Kamil, Pasar Cisarua jadi Juara

."Selain Dpupr, juga ada temuan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Pemcam Citeureup dan Pemcam Caringin," tambah Muhammad Hanafi.