DLH Pemkab Cirebon Belum Dilibatkan Masalah Limbah MBG
Limbah dapur dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak bisa dianggap sepele. Kalau dibiarkan, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang sangat buruk.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cirebon - limbah dapur dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak bisa dianggap sepele. Kalau dibiarkan, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang sangat buruk. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Dede Sudiono, Minggu 13 Oktober 2025.
Dede menjelaskan, pihaknya belum menerima komunikasi terkait penanganan limbah MBG. Padahal, Se-kabupaten Cirebon, sudah ada 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Harusnya dengan yang cukup besar itu, pihak SPPG harus segera melalukan komunikasi terkait penanganan limbah.
Dede menjelaskan, DLH siap membuka ruang komunikasi dengan SPPG maupun instansi terkait lainnya untuk membahas pengelolaan limbah MBG secara berkelanjutan. Bahkan, pihaknya mendorong agar segera ada nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama teknis.
“Kalau ada MoU, kami sangat siap memberikan arahan teknis. Ini penting agar pengelolaan sampah, khususnya limbah dapur MBG, bisa berjalan optimal dan ramah lingkungan,” katanya.
Menurutnya, limbah MBG memiliki potensi besar untuk diolah menjadi maggot. Saat ini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak bernilai ekonomi tinggi. Pemanfaatan limbah organik semacam ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang tengah didorong pemerintah.
“limbah MBG cocok untuk bahan makanan maggot. Selain bisa mengurangi volume sampah organik, hasil budidaya maggot juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” jelas Dede.
DLH melihat koordinasi SPPG masih lebih banyak dilakukan dengan Dinas Kesehatan. Itu terkait dengan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Karena itu, DLH berencana melakukan pendekatan aktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk pengelola SPPG.
“Ke depan kami akan jemput bola, lakukan pendekatan langsung ke instansi terkait agar pengelolaan limbah ini tidak terabaikan,” ucapnya.
Sebagai bentuk komitmen, DLH juga menyatakan siap mendampingi para pengelola dapur MBG dalam hal teknis pengelolaan limbah. Pendampingan tersebut mencakup proses pengumpulan, pemilahan, hingga pemanfaatan limbah agar tidak mencemari lingkungan dan justru bisa memberi manfaat ekonomi.
“Kami tidak ingin limbah MBG ini menjadi masalah di kemudian hari. Kalau dikelola dengan baik, justru bisa jadi peluang usaha baru,” katanya.
Sementara, Direktur Pusat Studi Agama, Lingkungan dan Sosial (Pusals) ISIF Cirebon, Abdul Malik, mengingatkan agar program MBG tidak hanya fokus pada aspek gizi dan keamanan pangan. Tetapi dampak lingkungannya pun harus diperhatikan.
“limbah dapur yang dihasilkan bisa menjadi ancaman baru bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman itu bukan hanya potensi keracunan makanan, tapi juga limbah cair seperti minyak jelantah, sabun, dan zat kimia lainnya,” kata Malik.
Ia menambahkan, saat ini volume limbah MBG masih tergolong kecil dan bisa ditangani oleh masyarakat. Namun, jika program ini diperluas secara masif, limbah yang dihasilkan bisa mencapai ratusan hingga jutaan ton per hari.
Editor : Doni Ramdhani

