DP3AKB Jabar Waspadai Ancaman Perkawinan Anak dan Pornografi Digital

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai, persoalan kesehatan reproduksi bukan lagi isu domestik semata, melainkan tantangan serius yang berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan. 

Di tengah populasi Jawa Barat yang hampir mencapai 51 juta jiwa, ancaman perkawinan anak, kehamilan tidak diinginkan, hingga maraknya perilaku berisiko di kalangan remaja menjadi perhatian utama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti menegaskan, penguatan ketahanan keluarga harus dimulai dari pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi. Menurutnya, keluarga tetap menjadi benteng pertama dalam menciptakan masyarakat Jawa Barat yang berkualitas.

Besarnya jumlah penduduk, kata dia, tidak cukup hanya dipandang sebagai bonus demografi. Pemerintah perlu memastikan kualitas masyarakat meningkat secara menyeluruh, termasuk dalam pemahaman kesehatan reproduksi yang masih menghadapi banyak tantangan.

Dalam pemetaan DP3AKB Jabar, terdapat empat persoalan utama yang masih membayangi. Mulai dari kehamilan tidak direncanakan, praktik perkawinan anak, perilaku berisiko pada remaja, hingga rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi.

Siska mengungkapkan, angka dispensasi kawin di Jawa Barat menunjukkan tren penurunan signifikan. Sepanjang 2024, jumlahnya berhasil ditekan hingga berkisar 3.000 kasus. Namun, ia menilai capaian tersebut belum cukup menggambarkan kondisi sebenarnya.

Pasalnya, praktik perkawinan anak yang berlangsung di luar pencatatan resmi masih menjadi fenomena yang sulit dipetakan dan berpotensi menyimpan dampak jangka panjang.

“Kalau perkawinan anak terjadi, maka organ reproduksinya kan belum matang. Nanti ke sananya aduh, masalahnya banyak. Ada kehamilan, ada persalinan, perdarahan pada saat persalinan, dan lain sebagainya, dan ini nanti mendorong ke arah kematian ibu pada saat melahirkan,” kata Siska dalam webinar bertajuk Ngobrol Sehat Reproduksi dengan tema Keluarga Berkualitas Jawa Barat Istimewa: Kenali, Pahami, dan Jaga Masa Depan Keluarga, Rabu (20/5/2026).

Tak berhenti pada risiko kesehatan ibu, perkawinan usia dini juga dinilai memiliki korelasi kuat terhadap lahirnya kasus stunting pada anak. Bayi yang lahir dari pasangan usia anak disebut memiliki peluang lebih tinggi mengalami gangguan tumbuh kembang dibanding pasangan yang matang secara fisik dan psikologis.

Selain perkawinan anak, DP3AKB Jabar juga memberi perhatian khusus terhadap perilaku berisiko di kalangan remaja yang dinilai semakin kompleks di era digital. Kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui telepon pintar disebut menjadi salah satu pemicu utama.

Siska bahkan menyinggung kondisi di lembaga pemasyarakatan anak, yang menunjukkan tingginya kasus asusila di kalangan remaja.

“Kalau Bapak dan Ibu sempat menengok di Lapas Anak, itu dari 200-an sekian anak binaan. Dari jumlah itu, 90 persen itu karena tindakan asusila,” ungkap Siska.

Ia berpandangan, fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari lemahnya edukasi serta minimnya ruang dialog sehat mengenai kesehatan reproduksi di lingkungan keluarga.

Lebih jauh, Siska menegaskan program keluarga berencana (KB) saat ini mengalami pergeseran paradigma. Program tersebut tak lagi hanya berorientasi pada pengendalian angka kelahiran, melainkan menjadi instrumen membangun keluarga berkualitas.

“Program keluarga berencana ini tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk, tetapi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, pencegahan perilaku berisiko, serta penguatan peran keluarga dalam menjaga masa depan generasi,” tegasnya.

Siska juga meluruskan persepsi yang masih keliru di masyarakat bahwa pendidikan kesehatan reproduksi identik dengan pendidikan seksual. Menurut dia, pemahaman mengenai fungsi dan kesehatan organ reproduksi justru menjadi kebutuhan mendasar yang penting dikenalkan sejak dini agar anak dan remaja memahami risiko serta mampu menjaga dirinya.

Dengan kompleksitas persoalan yang ada, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, hingga komunitas untuk memperkuat literasi kesehatan reproduksi demi melahirkan generasi yang sehat, aman, dan berkualitas.***