DPRD Apresiasi Opsi Efisiensi Anggaran Jabar

Oleh:Yuliantono

INILAH, Bandung - Tekanan anggaran membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mencari cara agar roda pembangunan tetap berjalan. Di tengah ancaman defisit, berbagai pilihan efisiensi mulai dibuka, dari penataan birokrasi hingga penghematan belanja pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang mulai menyiapkan sejumlah terobosan efisiensi untuk menghadapi kondisi fiskal yang semakin menantang.

Menurut Iswara, hasil pertemuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan sejumlah opsi penyesuaian dalam penyusunan APBD. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi defisit yang diperkirakan mencapai Rp5,9 triliun.

Salah satu opsi yang muncul adalah perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Melalui penataan ulang organisasi pemerintahan, anggaran yang selama ini terserap untuk kebutuhan birokrasi diharapkan dapat dialihkan untuk program yang lebih prioritas.

“Ada beberapa yang kita wacanakan, kemarin di Badan Anggaran dengan TAPD, yang pertama ada rampingan SOTK,” ujar Iswara.

Ia menegaskan, perampingan tersebut masih dalam tahap kajian. Keputusan akhir juga menunggu kepastian besaran dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang menjadi hak Jawa Barat.

Selain penataan birokrasi, efisiensi juga diarahkan pada sejumlah belanja rutin pemerintah. Pengurangan perjalanan dinas serta belanja penunjang kegiatan perangkat daerah menjadi bagian dari opsi yang sedang dikaji.

“Kemudian juga ada pastilah efisiensi belanja perjalanan dinas, belanja penunjang kegiatan ya,” katanya.

Namun, dari sejumlah pilihan yang dibahas, wacana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian.

Iswara menilai munculnya opsi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Meski demikian, ia memastikan belum ada keputusan final terkait kebijakan tersebut.

(gin)