DPRD Jabar Bahas Alokasi Anggaran Makan Gizi Gratis

INILAHKORAN, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tengah membahas alokasi anggaran Program makan bergizi gratis, untuk siswa-siswi sekolah dan kelompok rentan.

Rencananya, progam makan bergizi gratis ini akan masuk dalam Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) murni 2025.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan, alokasi anggaran untuk program pemerintah pusat ini tengah dibahas. 

"Masih dalam pembahasan APBD Tahun anggaran 2025," ujar Iswara.

Pemerintah pusat sendiri belum menyampaikan secara resmi, terkait peraturan untuk program makan bergizi gratis. Iswara memastikan, hal itu tengah dibahas di legislatif dan nominalnya masih belum diketahui.

Soal anggaran sebesar Rp1 triliun, untuk alokasi anggaran program makan bergizi gratis, Iswara mengatakan, kemungkinan anggarannya tidak akan jauh dari angka tersebut. 

"Nominalnya sedang dipastikan. Ya kurang lebih sebesar itu. Angka pastinya sedang dihitung," kata dia.

Sebelumnya Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin belum mengetahui pasti, berapa besaran alokasi anggaran yang akan digunakan untuk program ini. Ia hanya memastikan Pemprov Jawa Barat siap mengimplementasikan program ini.

"Iya, kami siap (mengimplementasikan), bahan pokoknya diambil dari daerah masing-masing," kata dia. 

Adapun program Makan Siang Bergizi ini sudah diuji-cobakan di beberapa kabupaten dan kota di Jabar. Salah satunya di Sumedang yang turut didukung berbagai pihak. Berdasarkan hasil evaluasi, kata Bey, berjalan dengan baik. 

"Evaluasinya bagus dan semua mendukung, jadi artinya memang baik program itu dan memberdayaakan ekonomi lokal," ucapnya. 

Maksud dari memberdayakan ekonomi lokal ini, Bey menjelaskan, bahan makanannya akan mengambil atau membeli dari para petani masing-masing daerah. Dengan begitu perputaran ekonomi di daerah turut bergerak.

"Jadi misalnya beras yang di Sumedang itu berasnya dari situ, sayuran juga dari situ, jadi betul-betul tidak tidak pindah dan itu soal Ibu PKK ya jadi betul-betul dari lingkungannya," kata dia.

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) telah diujicobakan di Kabupaten Sumedang, dengan melibatkan 400 siswa-siswi di dua sekolah yaitu, SD Negeri Sirahcai Jatinangor dan SD Negeri Pamoyanan Jatigede.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat, Siti Rochani turut meninjau langsung uji coba makanan bergizi di SD Negeri Pamoyanan Jatigede. Ia mengatakan, makanan yang dihidangkan sudah sangat bergizi. 

"Tadi saya lihat langsung, menunya ada nasi ada ayam kecap, ada nuget dari tempe dan ada buah, sayur brokoli, wortel sosis, dan susu," ujar Siti.

Siti menjelaskan, progam ini dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui skema pembiayaan dengan dana dari BUMD beserta CSR-nya dan APBD. Pemprov Jawa Barat turut membantu dengan menyediakan susu. 

"Kita kerja sama dengan industri pengolah susu biasa disebut IPS ada Ultra, Cimori, banyak lah macem-macem itu. Kita kumpulan Mitra peternakan supaya suport. Susunya UHT seperti di supermarket," ucapnya. 

Progam ini sendiri dilakukan selama dua bulan, siswa-siswi diberikan makanan bergizi dari Senin-Sabtu. Harga dalam satu menu kata Siti, mencapai Rp15 ribu di luar dari susu. Menurutnya, progam ini turut bisa menekankan angka stunting. 

"Dalam rangka peningkatan konsumsi hewani sangat mendukung, jadi Anak-anak sebelum dan sesudah ada parameternya. jadi diberikan program mereka ditimbang dulu, diukur tinggi badan, nanti setelah selesai program ditimbang lagi dan tinggi dilihat jadi terlihat nanti pertumbuhannya gimana," pungkasnya. (Yuliantono)