Investor Dapur MBG Terlilit Utang, Pembayaran Pemerintah Tertunda

INILAHKORAN.ID-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sejumlah daerah, investor atau pemilik dapur MBG mengaku kesulitan keuangan karena pembayaran dari pemerintah mengalami keterlambatan.

Salah satu persoalan tersebut terjadi di Gorontalo. Sigit Buludawa mengaku telah mengeluarkan dana sekitar Rp1,8 miliar untuk membangun dapur MBG di Desa Torosiaje, wilayah pesisir yang dihuni masyarakat Bajo.

Dapur tersebut dirancang untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi sekitar 400 siswa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Namun, meski pemeriksaan dari pemerintah telah dilakukan sejak Februari, biaya pembangunan dapur tersebut belum juga diganti.

Sigit bahkan masih memiliki utang sekitar Rp1 miliar kepada pihak pemberi pinjaman. Beban tersebut terus bertambah karena adanya bunga yang harus dibayarkan.

Ratusan Dapur MBG Masih Menunggu Pembayaran

Permasalahan pembayaran tersebut disebut tidak hanya dialami satu investor. Asosiasi pemilik dapur MBG menyebut sekitar 700 dapur di daerah terpencil telah memiliki kontrak dengan pemerintah, tetapi masih menunggu pembayaran.

Sementara itu, sekitar 800 dapur lainnya telah selesai dibangun dan masih menunggu proses pemeriksaan sebelum dapat menerima pembayaran.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pemilik dapur mengalami kesulitan membayar pinjaman yang digunakan untuk membangun fasilitas MBG.

Bahkan, beberapa pemilik dapur dilaporkan harus kehilangan sejumlah peralatan karena disita oleh pemberi pinjaman akibat kewajiban pembayaran yang belum dapat dipenuhi.

Skema Pembayaran MBG Berubah

Persoalan semakin kompleks setelah pemerintah beberapa kali melakukan perubahan terhadap mekanisme pembayaran pembangunan dapur MBG.

Pada awalnya, investor disebut mendapatkan janji penggantian biaya pembangunan sekaligus tambahan keuntungan selama periode empat tahun. Namun, skema tersebut kemudian berubah menjadi pembayaran secara bertahap.

Perubahan skema tersebut membuat sebagian investor harus menanggung beban pembiayaan lebih lama, sementara kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman tetap berjalan.

Selain itu, anggaran program MBG juga mengalami perubahan. Anggaran yang sebelumnya berada di angka sekitar Rp335 triliun dipangkas menjadi Rp268 triliun dan kemudian kembali turun menjadi sekitar Rp229 triliun.

Warga Daerah Terpencil Masih Menunggu MBG

Di tengah persoalan pembiayaan dan pembangunan dapur, masyarakat di sejumlah wilayah terpencil masih menantikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Di Desa Sandalan, Gorontalo, misalnya, warga berharap program tersebut segera berjalan karena makanan gratis dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Namun, dapur yang telah dibangun belum dapat digunakan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya menghadapi tantangan dalam penyediaan makanan. pemerintah juga perlu memastikan pembangunan dapur, mekanisme pembayaran kepada mitra, serta distribusi makanan kepada masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan.

Keterlambatan pembayaran kepada mitra menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan agar program MBG dapat berjalan efektif, terutama di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas.***