DPRD Jabar Minta Efisiensi Anggaran Tidak Pangkas Sektor Pendidikan

INILAHKORAN, Bandung - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar mewanti-wanti agar efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar tidak memangkas sektor pendidikan.

Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 ini dinilai DPRD Jabar harus tetap mengutamakan dua sektor tersebut. 

"efisiensi seharusnya tidak berhubungan dengan pelayanan publik dan program-program kerakyatan. Sehingga apa yang terjadi di pemerintah pusat tidak akan terjadi di Jabar," ujar Pimpinan Banggar DPRD Jabar Ono Surono, Rabu 19 Februari 2025.

Ono menegaskan, pihaknya setuju dengan adanya pemangkasan atau efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar.

Tetapi kata Ono, efisiensi jangan sampai memangkas program-program prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten atau kota.

"Jangan sampai implementasi Inpres 1/2025 mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai-pegawai yang ada di pemerintahan. Apalagi OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik," kata dia.

Di samping itu, lanjut dia, implementasi Inpres 1/2025 jangan sampai memangkas pos anggaran untuk sektor pendidikan, seperti untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) di Jabar, program pengentasan kemiskinan sampai bantuan sosial. 

Justru untuk pos anggaran pendidikan, pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dan program-program prioritas untuk masyarakat seharusnya mendapatkan tambahan anggaran dari hasil efisiensi tersebut. 

Perlu diketahui efisiensi APBD TA 2025 di Jabar saat ini sudah tembus diangka Rp3 triliun. Angka tersebut muncul dari pemangkasan seluruh OPD di Jabar.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Deden Saepul Hidayat mengatakan, efisiensi ini tentunya berdampak di sektor pendidikan. Meski demikian, dia pelit bicara saat ditanyai berapa total efisiensi dari lingkungan dinas pendidikan.

Deden hanya menyatakan hal itu masih dalam perhitungan. Sementara, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman sudah melakukan simulasi akhir dan hasilnya menyatakan, efisiensi mampu mencapai Rp3 triliun. 

"Terdampak pastinya, dan masih di hitung," ujar Deden.