DPRD Jabar Nantikan Rencana Tukar Guling Aset BIJB Kertajati

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Romli mengakui, tukar guling aset milik Pemprov, yakni BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara merupakan salah satu cara efektif agar BIJB dapat tetap hidup.

Romli berharap, tukar guling aset ini dapat diamini oleh Kementerian Perhubungan. Ia pun menegaskan, pihaknya turut menantikan realisasi dari tukar guling tersebut.

"(Masih menunggu) tindaklanjut seperti apa, karena kan bicaranya saham. Saham BIJB berwpa, kemudian saham Husein. Seperti apa kalau dialihkan," ujar Romli saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Jumat 27 Maret 2026.

Bila ada keputusan kata dia, maka DPRD Jabar dapat melakukan masukan melalui hasil kajian, supaya tukar guling aset ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.

"Jadi kita akan memberikan advice secara menyeluruh," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka mengakui bahwa opsi tukar guling BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara tak lepas dari pertimbangan Presiden Prabowo Subianto, yang menilai kondisi fiskal Jawa Barat berada dalam tekanan berat.

Menurut Dedi, pemerintah pusat mencermati adanya anomali fiskal dalam pengelolaan BIJB Kertajati. Setiap tahun, APBD Jawa Barat harus menanggung biaya operasional bandara yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mampu mandiri secara finansial.

“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat. Di mana dalam setiap tahun harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” tuturnya.

Ironisnya, kata Dedi, penghentian subsidi operasional justru berpotensi membuat BIJB Kertajati lumpuh total karena tak memiliki sokongan biaya dasar untuk bertahan.

Dedi juga mengungkapkan kejanggalan dalam kebijakan transportasi nasional yang secara tidak langsung menggerus peluang hidup BIJB Kertajati. Upaya mendorong penerbangan ke Majalengka dinilainya berbenturan dengan kebijakan lain yang justru membuka kembali akses transportasi pesaing.

“Kenapa? Karena ada sesuatu yang menurut saya aneh. Satu sisi kita ingin dorong ke Kertajati. Tapi di sisi lain ada Whoosh dari Jakarta, dari Halim ke Bandung. Kemudian Halimnya buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ucapnya.

Kondisi tersebut, menurut Dedi, memaksa Pemprov Jabar untuk berpikir rasional dan strategis, bukan sekadar mempertahankan proyek prestisius yang secara bisnis belum menjanjikan.

Dalam konteks itulah, Dedi mengaku mengajukan gagasan pengalihan fungsi kawasan BIJB Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Usulan itu disebut mendapat respons serius dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kan logikanya enggak tepat, sehingga saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Gagasan tersebut bahkan berkembang lebih jauh. Presiden Prabowo, lanjut Dedi, memiliki visi menjadikan Kertajati sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara.

“Nah, ini mendapat respon presiden, sehingga presiden itu memiliki harapan untuk Kertajati, menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ujarnya.

Sebagai jalan keluar, Pemprov Jabar mengajukan skema tukar guling aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara. Dedi menegaskan, skema ini bukan penjualan saham maupun pelepasan aset daerah ke pihak swasta.

“Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar. Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov. Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Jika skema tersebut terealisasi, Pemprov Jabar akan fokus memperkuat dan memodernisasi Bandara Husein Sastranegara yang dinilai memiliki pasar jelas dan waktu pemulihan jauh lebih cepat.

“Sehingga nanti kita tinggal memperkuat, memodernisasi dari Husein. Nah, kan enggak usah lama tuh waktunya. Kita benahin, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah dan sehingga dalam waktu enggak terlalu lama, pasti ramai,” katanya.

Soal keseimbangan nilai aset, Dedi menilai mekanismenya relatif sederhana karena sama-sama merupakan aset pemerintah.

“Kan tinggal dihitung. Kan Bandung juga beda nilainya. Itu tinggal dihitung di appraisal aja gampang. Kan sama-sama pemerintah,” tuturnya.

Saat ini, Pemprov Jabar masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Namun, sinyal ketertarikan disebut sudah terlihat.

“Saya nunggu dari pusat. Dan tetapi dari Sesneg sudah kelihatan sangat (tertarik). Waktu itu sudah meminta saya untuk bertemu salah satu direktur,” ungkapnya.