DPRD Jabar Sorot Anggaran Mitigasi Bencana dan Peningkatan Pelayanan Publik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna, terkait hasil reses masa sidang I 2022-2023 bersama pemerintah provinsi (Pemprov) yang diwakili Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.
INILAHKORAN, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna, terkait hasil reses masa sidang I 2022-2023 bersama pemerintah provinsi (Pemprov) yang diwakili Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.
Hasilnya, beberapa keluh kesah masyarakat disampaikan dari hasil serap aspirasi, diantaranya peningkatan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Mengingat sejauh ini hanya dianggarkan Rp20 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah (APBD) 2023. Serta korban terdampak bencana gempa di Kabupaten Cianjur, yang juga dialami Kabupaten Sukabumi. Dimana sejauh ini belum mendapatkan bantuan signifikan dari Pemprov.
Selain itu, peningkatan pelayanan publik turut disorot guna memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) dalam lingkungan Pemprov Jabar.
Acep Sofyan dari Fraksi Gerindra Persatuan berharap, ada langkah konkrit dari Pemprov Jabar mengenai harapan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, khususnya dalam situasi saat ini yang digembar-gemborkan akan terjadi krisis global.
"Tolong perhatian untuk Kabupaten Sukabumi yang juga terdampak gempa. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi banyak rumah yang hancur rata dengan tanah dan perlu dibantu. Kemudian di bidang pemerintahan, ini masalah klasik seperti peningkatan pelayanan. Berikan sanksi kepada ASN yang disfungsi tugas. Membangun clean and clear. Ramah dan sopan sehingga melakukan pelayanan publik dengan baik," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Rabu (30/11/2022).
"Lalu bidang ekonomi, sejauh ini belum mampu menciptakan peluang kerja. Mohon dilakukan revitalisasi ekonomi skala mikro, ciptakan persaingan usaha yang seimbang untuk mendukung pelaku UMKM. Pembangunan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti jalan rusak, penerangan jalan, bendungan, irigasi dan lain-lain," imbuhnya.
Baca Juga : Duh, Puluhan Hoaks Soal Gempa Cianjur Beredar di Masyarakat
Sementara Mochamad Ichsan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan, menyikapi bencana Cianjur diperlukan penambahan dalam recovery para korban. Sehingga alokasi anggaran untuk BPBD sejatinya harus ditambah.
"Pengurangan risiko bencana harus dilakukan, dengan alokasi bencana dari APBD yang memadai. Kami mempertanyakan anggaran untuk proses recovery, karena pemulihan tidak hanya fisik tapi juga mental. Kami mendengar alokasi Rp20 miliar untuk tanggap bencana dan kami usulkan untuk ditambah supaya mencukupi. Kemudiam diharapkan agar bantuan juga tepat sasaran," ucapnya.
"Kemudian mengenai potensi resesi, mohon kepada Pemprov untuk beri penjelasan detail untuk pencegahan, penanggulangan resesi global. Jadi harus ada upaya yang jelas dan diketahui publik, sehingga masyarakat bisa terhindar dari dampak global. Termasuk dalam pemenuhan janji politik yang tertuang dalam RPJMD," tandasnya. (Yuliantono)***
