DPRD Setujui APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Sebesar Rp4,2 Triliun

DPRD Kabupaten Cirebon akhirnya menyetujui APBD Kabupaten Cirebon 2026 sebesar Rp4,2 triliun . Dewan memastikan APBD Kabupaten Cirebon 2026 fokus untuk pemerataan pembangunan, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi desa.

DPRD Setujui APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Sebesar Rp4,2 Triliun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,2 triliun.

INILAHKORAN,Cirebon- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,2 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang bersama Pemerintah Daerah.

Menurutnya, arah penyusunan APBD 2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

“Peningkatan infrastruktur jalan dan pembangunan kewilayahan menjadi prioritas utama dalam rangka memperlancar konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Hasan Basori, Jumat kemarin.

Politikus PKB itu menegaskan, Badan Anggaran DPRD menekankan perlunya percepatan program rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten, jalan lingkungan, hingga jalan usaha tani.

Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran strategis untuk memperlancar akses produksi pertanian dan distribusi hasil panen, sehingga mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa.

“Di sektor kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, optimalisasi BPJS, serta penguatan Jamkesda menjadi bagian penting dari perlindungan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk fasilitas kesehatan dan layanan dasar yang lebih merata dan terjangkau. Sementara untuk penanganan banjir, DPRD menilai diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui normalisasi sungai, perbaikan drainase, jaringan irigasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

“Mitigasi bencana harus terus diperkuat untuk meminimalisasi dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur,” ucapnya.

Terkait penguatan ekonomi daerah, Badan Anggaran mendorong optimalisasi program pemberdayaan UMKM, pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi SDM, serta penciptaan lapangan kerja baru.

“Upaya ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” akunya.

Pria yang akrab disapa RHB itu menjelaskan, pada sektor pendidikan, peningkatan mutu dan pemerataan layanan menjadi perhatian penting. Rehabilitasi ruang belajar, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dinilai sebagai langkah mendesak untuk memperkuat kualitas SDM Kabupaten Cirebon.

“Kami juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja perangkat daerah, khususnya efektivitas pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah diminta memperkuat perencanaan, ketepatan waktu pelaksanaan program, serta mekanisme monitoring dan evaluasi agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.

RHB menambahkan, seluruh prioritas pembangunan dalam APBD 2026 harus diimplementasikan secara konsisten. APBD 2026 diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan, serta mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.

“Harapan kami, APBD ini benar-benar membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.***


Editor : Ghiok Riswoto