Dugaan Monopoli Pokir oleh Anggota DPRD Kian Santer, Bapelitbangda KBB Ungkap Fakta Baru

INILAHKORAN, Ngamprah - Isu dugaan monopoli pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian santer terdengar di publik.

Bahkan, belum lama kembali terungkap sejumlah fakta baru bahwa angka proyek barang dan jasa melalui usulan Pokir angkanya cukup fantastis.

Hal itu diungkapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB yang menyebutkan data Pokir DPRD tahun ini mencapai 1.200 paket. 

Kepala Bapelitbangda KBB Rini Sartika mengatakan, paket pengadaan barang dan jasa usulan DPRD ini hampir tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). 

Ia menyebut, tiap paket Pokir DPRD memiliki nominal bervariasi. Namun, apabila diakumulasikan 1.200 Pokir DPRD ini menelan anggaran sekitar Rp75 miliar. 

"Kita tidak pegang data pastinya, karena Pokir ini tersebar di setiap dinas. Tapi, untuk jumlah usulan paket Pokir yang terdata di kita itu sekitar 1.200 paket dengan besaran anggaran sekitar Rp75 miliar," katanya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, Pokir DPRD tahun ini merupakan hasil usulan yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif di dalam rapat badan anggaran (Banggar). 

Menurutnya, semua usulan tersebut telah di input dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). 

"Jadi usulan Pokir ini diinput masing-masing di dalam sistem dan ditetapkan dalam sidang pengesahan APBD," tuturnya. 

Meski begitu, lanjut dia, untuk usulan tahun ini masih dalam proses. Namun, apa yang diusulkan tahun ini untuk dieksekusi tahun depan 2024.

"Angka Pokir DPRD senilai Rp75 miliar ini cukup fantastis. Jika melihat APBD Bandung Barat totalnya sekitar Rp3,1 triliun, berarti total Pokir Dewan Bandung Barat hampir seperempat lebih dari total APBD," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, isu dugaan adanya praktek monopoli pokok pikiran (Pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencuat ke permukaan usai seorang pengusaha asal Bandung Barat angkat suara.

Adang (40), salah seorang pengusaha di Bandung Barat mengaku dirinya sulit untuk memperoleh pekerjaan proyek di lingkungan Pemda KBB dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut ditengarai adanya sejumlah paket pengadaan barang maupun jasa yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda KBB yang merupakan Pokir anggota DPRD KBB.

"Tak hanya usulan paket, anggota DPRD KBB juga menyiapkan sendiri pengusaha untuk mengerjakan satu proyek," kata Adang, Rabu 29 Maret 2023.

Sementara itu, salah satu pegawai di Dinas Pemda Bandung Barat mengakui bahwa beberapa paket proyek milik Pokir DPRD. 

Ia mengaku, di kantor tempat dirinya bekerja tak kurang dari 200 paket pekerjaan merupakan Pokir anggota DPRD. 

"Betul banyak Pokir anggota dewan. Kurang lebih ada 200 paket kalau di dinas saya," kata ASN yang enggan disebutkan namanya.*** (agus satia negara)