Dugaan Monopoli Pokir oleh Anggota DPRD Kian Santer, Bapelitbangda KBB Ungkap Fakta Baru

Isu dugaan monopoli pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian santer terdengar di publik.

Dugaan Monopoli Pokir oleh Anggota DPRD Kian Santer, Bapelitbangda KBB Ungkap Fakta Baru
Hal itu diungkapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB yang menyebutkan data Pokir DPRD tahun ini mencapai 1.200 paket.  (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - Isu dugaan monopoli pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian santer terdengar di publik.

Bahkan, belum lama kembali terungkap sejumlah fakta baru bahwa angka proyek barang dan jasa melalui usulan Pokir angkanya cukup fantastis.

Hal itu diungkapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB yang menyebutkan data Pokir DPRD tahun ini mencapai 1.200 paket. 

Baca Juga : Polisi Tangkap Pemuda Mabuk-mabukan Sambil Bawa Linggis di Pusat Kota Bandung

Kepala Bapelitbangda KBB Rini Sartika mengatakan, paket pengadaan barang dan jasa usulan DPRD ini hampir tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). 

Ia menyebut, tiap paket Pokir DPRD memiliki nominal bervariasi. Namun, apabila diakumulasikan 1.200 Pokir DPRD ini menelan anggaran sekitar Rp75 miliar. 

"Kita tidak pegang data pastinya, karena Pokir ini tersebar di setiap dinas. Tapi, untuk jumlah usulan paket Pokir yang terdata di kita itu sekitar 1.200 paket dengan besaran anggaran sekitar Rp75 miliar," katanya kepada wartawan.

Baca Juga : Puluhan Siswa Sespimen Polri Pelajari Management Pengamanan Pemilu di Polrestabes Bandung

Ia menjelaskan, Pokir DPRD tahun ini merupakan hasil usulan yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif di dalam rapat badan anggaran (Banggar). 

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani