Duh..Puluhan Desa di Kabupaten Cirebon Kawasan Pemukiman Kumuh

INILAHKORAN, Cirebon - Saat ini masih banyak desa di Kabupaten Cirebon yang masuk dalam kategori kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Jumlah kawasan pemukiman kumuh mencapai 25 desa. Penanganannya sendiri menjadi  tanggung jawab Pemda, Pemprov Jabar dan kementerian.

Data dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon menyebutkan, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh memang ada aturannya. Hal itu berdasarkan  SK Bupati Cirebon. Desanya sendiri yaitu  Desa Tawangsari, Ambulu, Mertasinga, Astana, Sarabau, Pangkalan, Pabuaran Kidul, Sindangjawa, Cangkoak, Kepuh, Semplo, Warugede, Waruroyom.

Selanjutnya, Kelurahan Sumber,   Kelurahan Pejambon, Desa Jatiseeng, Kanci Kulon, Karangasem, Danamulya, Jungjang, Dawuan, Panguragan Lor, dan Sitiwinangun.

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno menjelaskan, anggaran DPKPP di tahun 2023 sebanyak Rp 23,2 miliar. Peruntukannya sesuai dengan tupoksi DPKPP, yakni penataan kawasan kumuh. Serta rumah tidak layak huni (rutilahu).

"Di luar itu, kami tidak bisa masuk. Di tahun 2023 nanti, ada 25 titik yang sudah ada SK bupatinya. Semuanya di desa. Tanpa ada SK bupati, kita tidak bisa masuk," kata Adil di gedung dewan usai rapat dengan komisi III, Kamis  13 Oktober 2022.

 Menurutnya, untuk penataan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan DPKPP Kabupaten Cirebon, kawasannya yakni yang di bawah 10 hektare. Adapun kawasan yang di atas 10 hektare sampai 15 hektare menjadi kewenangan DPKPP provinsi. Kemudian di atas 15 hektare menjadi kewenangan kementrian.

"Di tahun 2023, ada 11 titik yang masuk kewenangan Kabupaten Cirebon," ucapnya.

Adapun kebutuhan rutilahu hingga 2024 totalnya sebanyak 11 ribu. Di tahun 2022 ada sebanyak 750 rutilahu. Programnya sedang berjalan. Sementara rutilahu untuk tahun 2023 slot yang direncanakan DPKPP Kabupaten Cirebon sebanyak 490 rutilahu.

"Tahun depan lebih rendah dibandingkan sekarang (2022, red) karena keterbatasan anggaran. Hanya 490 unit. Untuk bantuan rutilahu dari provinsi dan pusat belum dapat," jelasnya.

Adil mengaku, rutilahu itu sifatnya bantuan stimulus. Nilainya sebesar Rp 20 juta. Peruntukannya, Rp 2,5 juta untuk jamban. Kemudian Rp 2,5 juta untuk upah tukang dan Rp 15 juta untuk material.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana usai rapat mempertanyakan terkait program yang akan dijalankan DPKPP di tahun 2023. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan ke DPKPP cukup besar. Hingga Rp 23 miliar.

"Seberapa banyak program rutilahu dan penuntasan kawasan kumuh di 2023?" kata Anton.

Anton mengaku, kawasan kumuh dan rutilahu tentu menjadi sorotan pihaknya. Sebab banyak yang masih membutuhkannya. Bahkan, seringkali aspirasi masyarakat terkait hal itu bersarang ke DPRD.

"Banyak aspirasi masyarakat soal kawasan yang kumuh dan rutilahu ke kita," tukasnya. (maman suharman)