DPKPP Kabupaten Cirebon Ancam Sanksi Tegas Developer yang Langgar Site Plan

INILAHKORAN.ID – Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada developer perumahan yang tidak mematuhi pembangunan sesuai site plan yang telah disetujui.

Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan proyek perumahan, mulai dari perubahan fasilitas umum, pengurangan ruang terbuka hijau (RTH), hingga tidak dibangunnya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, mengatakan, ketidakpatuhan developer dapat merugikan masyarakat, khususnya penghuni perumahan yang berhak mendapatkan fasilitas sesuai perencanaan awal.

“Kami tidak akan mentolerir developer yang tidak mematuhi site plan. Pelanggaran seperti pengurangan fasilitas umum dan tidak dibangunnya PSU sangat merugikan masyarakat,” ungkapnya, Selasa 28 April 2026.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah akan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara pembangunan, hingga memasukkan developer yang melanggar ke dalam daftar hitam.

“sanksi paling tegas adalah blacklist selama dua tahun, sehingga developer tersebut tidak dapat mengajukan izin pembangunan di lokasi lain,” ujar Hilman.

Selain penegakan sanksi, DPKPP juga akan memperketat pengawasan melalui verifikasi lapangan dan evaluasi berkala terhadap proyek perumahan yang sedang berjalan.

Dia juga mengimbau seluruh developer agar mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjaga kualitas lingkungan permukiman dan melindungi hak masyarakat.

“Kami berharap dengan pengawasan yang ketat dan sanksi tegas, pembangunan perumahan di Kabupaten Cirebon bisa berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” akunya.

Hilman menambahkan, saat ini DPKPP sedang merancang sistem penghargaan bagi developer yang taat aturan dan memenuhi seluruh kewajiban pembangunan, termasuk penyediaan fasilitas dan PSU sesuai site plan.