E-Voting Pilkades 2027 KBB Dipertanyakan, Warga Minta Jangan Hanya Kejar Efisiensi

INILAHKORAN.ID - Rencana pemerintahan KBB menerapkan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada Pilkades serentak tahun 2027 mulai menuai sorotan tajam dari masyarakat. 

Selain dinilai belum tersosialisasi secara luas, warga meragukan kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, serta kematangan literasi digital sebagian besar pemilih, khususnya kalangan lanjut usia.

Meski mengakui sistem e-voting itu berpotensi menekan biaya logistik dan operasional, warga mengingatkan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya landasan kebijakan jika belum menjamin aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat. 

"Anak muda mungkin terbiasa, tapi bagaimana dengan orang tua yang belum paham teknologi. Jangan sampai hak pilih mereka terhambat hanya karena tidak bisa mengoperasikan perangkat," kata salah seorang warga Padalarang, Dedi, Rabu (22/7/2026).

Hal senada disampaikan Denis, dia menilai perlu ada pendampingan petugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS), serta jaminan transparansi agar tidak muncul kecurigaan adanya rekayasa hasil perhitungan suara.

"Kami berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan sistem baru, melainkan memprioritaskan sosialisasi masif, uji coba terbuka. Termasuk jaminan keamanan data yang dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi di tingkat desa," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB Dudi Supriadi enggan berkomentar banyhak saat ditemui kemarin. 

"Persiapan masih berjalan dan menunggu petunjuk resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Dudi singkat.