Siapkan Anggaran Rp28 Miliar, DPMD KBB Susun Perbup Baru Pilkades 2027

INILAHKORAN.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai mematangkan persiapan menyambut perhelatan demokrasi tingkat akar rumput, yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang rencananya bakal digelar pada tahun 2027. 

Tak tanggung-tanggung, total anggaran yang diajukan untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi ini mencapai angka Rp28 miliar, yang bakal digunakan untuk membiayai proses pemilihan di 112 desa. 

Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diproyeksikan mencapai lebih dari 900.000 orang, DPMD menargetkan penggunaan teknologi digital atau e-voting untuk mempermudah dan mempercepat proses pencoblosan.

Kendati saat ini masih dalam tahap kajian kesiapan infrastruktur dan masyarakat. Namun, langkah ini diambil sebagai upaya modernisasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Dudi Supriadi menjelaskan, rencana penggunaan e-voting tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat. 

Kendati begitu, penerapannya tidak akan dilakukan secara serentak dan paksa di seluruh wilayah. Menurutnya, pemerintah daerah bakal melakukan analisis mendalam terkait kesiapan sarana prasarana serta kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan teknologi tersebut.

"Dengan begitu kemungkinan besar sistem ini akan diterapkan secara bertahap di wilayah-wilayah yang dianggap siap, sementara wilayah lain masih menggunakan sistem konvensional," kata Dudi saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).
 
Disinggung terkait regulasi, Dudi menyebut, pihaknya saat ini sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang baru. Sebab, hal ini dilakukan lantaran aturan yang berlaku selama ini masih mengacu pada sistem manual.

"Karena perlu dilakukan perubahan pasal-pasal tertentu untuk mengakomodasi penggunaan teknologi digital tersebut," jelasnya.

Sementara itu, terkait potensi konflik yang sering mewarnai Pilkades, Dudi mengakui pemetaan potensi konflik belum bisa dilakukan secara detail mengingat waktu penyelenggaraan masih sekitar satu setengah tahun lagi. 

Ia mengatakan, pemetaan baru akan dilakukan mendekati waktu pelaksanaan, yakni pada awal atau pertengahan 2027, namun sejak dini pihaknya sudah mengajak seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, hingga camat, untuk bersiap menjaga keamanan dan ketertiban.
 
“Untuk Daftar Pemilih Tetapnya ada 900.000 lebih, hampir satu jutaan lah yang akan memilih nanti. Anggaran yang kami rencanakan sekitar Rp28 miliar dan sudah diajukan,” ungkapnya.
 
Dudi memaparkan, tahapan Pilkades nantinya bakal dimulai dari sosialisasi, pembentukan kepanitiaan, seleksi calon, hingga hari pemungutan suara. 

Secara prediksi waktu, puncak acara direncanakan berlangsung pada November 2027, dengan proses pelantikan calon kepala desa terpilih menyusul pada Desember 2027.
 
“Untuk sistem pemilihan, kita sudah menerima surat edaran Pak Gubernur agar menggunakan e-voting. Untuk wilayah kita sangat memungkinkan, namun tetap harus analisa kesiapan sarana dan masyarakat. Kita akan pilih wilayah-wilayah yang siap menggunakan IT,” jelasnya.
 
Dudi menjelaskan, penyusunan regulasi baru sedang digodok untuk menggantikan aturan lama. 

“Ini kita lagi menyusun Perbup baru karena adanya e-voting. Perbup lama masih konvensional, jadi ada beberapa pasal yang harus diubah menyesuaikan teknologi,” bebernya.
 
Menanggapi soal potensi gejolak atau konflik yang biasa terjadi, Dudi menyebut, saat ini konstelasi politik di desa masih dinilai landai. 

"Pemetaan potensi konflik baru akan dilakukan mendekati tahun pelaksanaan," ucapnya. 

Namun, ia memastikan peran serta TNI, Polri, dan Camat bakal dimaksimalkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
 
“Kalau pemetaan konflik belum bisa dilihat secara langsung karena masih jauh waktunya, mungkin baru awal 2027. Tapi kami berharap semua elemen mulai dari Koramil, Polsek, hingga Camat bisa menjaga keamanan,” ucapnya.
 
Di sisi lain, Dudi juga menyoroti dinamika yang terjadi saat ini, termasuk isu efisiensi anggaran dan penurunan dana desa yang sempat menjadi sorotan. 

Ia berharap kondisi tersebut tidak menurunkan minat atau semangat para calon kepala desa yang nantinya akan bertarung, mengingat peran kepala desa sangat vital dalam pembangunan wilayah.
 
“Kami melihat dengan adanya dana desa yang berkurang, kami pantau apakah motivasi calon juga turun atau tidak, dinamikanya masih berjalan. Yang penting nanti ada yang mau maju menjadi calon,” pungkasnya.***