Efektifkan Program Bansos, Dinsos KBB Tingkatkan Kapasitas Pendamping PKH 

INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (Dinsos KBB) menggelar Pertemuan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Pusat selama dua hari, dari tanggal 26-27 November 2025, di Lembang. 

Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas para Pendamping PKH yang berada di garda terdepan penyaluran bantuan sosial.
 
Sejumlah narasumber kompeten dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos) Bandung, serta perwakilan dari Dinas Sosial kabupaten lain dihadirkan untuk berbagi pengalaman terbaik dalam implementasi program bantuan sosial.
 
Kepala Dinsos KBB Idad Saadudin menjelaskan, tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat kompetensi para Pendamping PKH, terutama setelah mereka resmi menjadi ASN PPPK di bawah Kementerian Sosial. 

Pihaknya berharap peningkatan kapasitas ini mampu meningkatkan profesionalisme dan ketepatan sasaran dalam pengawalan berbagai program bantuan sosial pusat.
 
"Para Pendamping PKH adalah ujung tombak di lapangan. Mereka bertugas memastikan program-program seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako), BLT Kesra, PBI JK, hingga data Program Indonesia Pintar tersalurkan dengan benar kepada keluarga penerima manfaat," kata Idad, Kamis 27 November 2025.
 
Menurutnya, peran vital yang harus dijalankan oleh para pendamping, termasuk mensosialisasikan program, berkoordinasi dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Termasuk, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, mulai dari Dinas Sosial, camat, kepala desa, hingga UPTD pendidikan dan kesehatan.
 
"Pendamping juga bertanggung jawab memfasilitasi pertemuan rutin bulanan yang bertujuan memberikan edukasi, motivasi, dan pelatihan sederhana kepada KPM," tuturnya.

"Selain itu, mereka memberikan edukasi terkait penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan membantu KPM dalam mengakses serta memanfaatkan seluruh program PKH," tambahnya.
 
Idad juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa seluruh bantuan sosial yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diterima tepat jumlah dan tepat sasaran. 

Para pendamping juga bertugas memantau data transaksi serta kondisi sosial ekonomi KPM, serta berperan sebagai agen perubahan yang mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari garis kemiskinan.
 
"Dengan penguatan kapasitas ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap akurasi data bantuan sosial akan semakin meningkat, keluhan dari masyarakat dapat diminimalisir, dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di wilayah kami semakin optimal," tandasnya.