Efisiensi Anggaran RKPD, Pemkot Cimahi Gabungkan FGD dan Musrenbang Cimahi Selatan

INILAHKORAN.ID - Sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran, Pemkot Cimahi menggabungkan FGD dengan Musrenbang Kecamatan Cimahi Selatan.

"Penggabungan kedua forum itu merupakan solusi strategis agar proses perencanaan tetap optimal tanpa membebani efisiensi anggaran," kata Wakil Wali Kota Cimahi Adithia Yudistira, Jumat 30 Januari 2026.

Sebaliknya, Adhitia mengaku hal itu menjadi hikmah lantaran forum dibuat lebih efisien namun tetap efektif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

"Melalui mekanisme LPM kecamatan, seluruh usulan warga tetap tersampaikan dan dikaji secara komprehensif," ucapnya.

Adhitia menuturkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 menandai fase kedewasaan visi Cimahi Mantap, dengan fokus pada realisasi program pembangunan yang rasional, terukur, dan memiliki daya terima publik. 

"Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia," tuturnya.
 
Adithia mengakui kebijakan efisiensi berdampak pada penyesuaian skala dan jumlah usulan. Seluruh aspirasi akan melalui proses rasionalisasi agar selaras dengan kapasitas fiskal daerah. 

"Kami berharap kondisi fiskal 2027 tidak seberat 2026. Karena itu, Pemkot terus mengoptimalkan PAD (pendapatan asli daerah) dan meramu skema creative financing untuk menutup defisit anggaran," ujarnya.
 
Tak cuma itu, sambung Adithia, Pemkot juga memperketat manajemen belanja dengan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap triwulan. 

"Program yang tidak siap dieksekusi akan dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.
 
Sementara itu, Camat Cimahi Selatan Rika Martiana menambahkan kedua forum bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen strategis untuk menjembatani aspirasi warga dengan arah kebijakan pembangunan. 

"Partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan," tegasnya.

Selain itu, Rika juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran agar masyarakat memahami keterbatasan fiskal dan skala prioritas.

"Sehingga semua dapat berperan sebagai mitra pengawas pelaksanaan pembangunan," ucapnya.