Efisiensi Dipatok, Infrastruktur Digenjot: APBD Jabar 2025 Sudah Serap Hampir 90 Persen

INILAHKORAN.ID - Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang efisiensi belanja tak lantas mengerem laju pembangunan Jawa Barat.

Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan justru memusatkan APBD Rp31,09 triliun pada sektor-sektor dasar yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan publik.

Infrastruktur menjadi tumpuan utama. Anggaran jalan yang pada 2024 hanya Rp600 miliar melonjak drastis menjadi Rp4,9 triliun di 2025. Dana itu digelontorkan untuk revitalisasi jalan provinsi, penerangan jalan umum (PJU), hingga perbaikan jembatan.

"Nah, progres hari ini sampai dengan Desember itu kalau kita dapat laporan dari realisasi anggaran, sudah mencapai hampir 90 persen," ujar Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi, Selasa 23 Desember 2025.

Targetnya jelas, kemantapan jalan provinsi dituntaskan secepat mungkin. Bahkan, jika memungkinkan, rampung penuh sebelum 2026.

"Mudah-mudahan, jalan-jalan di provinsi, infrastruktur layanan dasar itu bisa mencapai 100 persen. Target beliau (Gubernur Dedi Mulyadi) dua tahun itu tuntas," katanya.

Strategi ini disiapkan sebagai fondasi sebelum Pemprov Jabar mengintervensi jalan kabupaten/kota pada 2026 dan jalan desa pada 2027. Polanya pun diubah total. Tak ada lagi dana hibah, seluruh perbaikan dilakukan melalui belanja langsung Pemprov.

"Semua punya slot untuk kita intervensi, sesuai usulan kabupaten/kota dan sesuai dengan skala prioritas yang kita analisis oleh tim Bina Marga (DBMPR) provinsi," ujarnya.

Skema ini membuat kabupaten/kota tak lagi dibebani anggaran revitalisasi jalan. Nilai intervensi bervariasi, menyesuaikan kebutuhan dan konektivitas wilayah.

"Yang kita berikan ke kabupaten/kota, kisaran antara Rp5-20 miliar, bergantung analisis tim Bina Marga dan konektivitas dengan jalur provinsi," ucapnya.

Tak hanya infrastruktur fisik, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas strategis. Dari APBD 2025, Rp11,3 triliun dialokasikan untuk pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas, hingga revitalisasi sekolah.

"Nah, laporan hari ini juga posisinya sudah sampai hampir 90 persen," kata Dedi.
Belanja modal kesehatan pun dipacu. Sebesar Rp2,5 triliun dialokasikan untuk pengembangan RSUD provinsi serta peningkatan layanan kesehatan khusus.

"Mudah-mudahan kita selesaikan di tahun ini. Walaupun ada beberapa kegiatan lain di rumah sakit yang akan kita tambahkan di 2026," ujarnya.

Di sektor ketahanan pangan, anggaran mencapai Rp767 miliar. Sementara pengairan difokuskan pada normalisasi sungai untuk mereduksi risiko banjir.

"Kemudian di pengairan, kita juga prioritaskan di normalisasi sungai. Sudah kita lakukan beberapa titik sungai di Jawa Barat," ujarnya.

Normalisasi dilakukan di sejumlah titik krusial seperti Kali Bekasi, Kali Wadas, hingga revitalisasi bendungan.

"Alhamdulillah beberapa titik sudah ada perbaikan. Yang tadinya tergenang, sekarang sudah mengalir ke sungai," tuturnya.

Pemprov Jabar juga menaruh perhatian pada pemulihan lingkungan. Reboisasi dan pengembalian fungsi lahan pasca alih fungsi menjadi agenda penting, terutama di kawasan rawan.

"Ini sudah juga kita lakukan intervensi melalui penanaman kembali, baik penanaman untuk di kebun teh maupun di kawasan hutan yang beralih fungsi. Paling signifikan yang di Puncak sama di Tangkuban Perahu dan sepanjang jalan Subang," ungkapnya.

Program sosial pun berjalan, mulai dari relokasi warga di kawasan rawan bencana dengan konsep rumah panggung hingga rehabilitasi kawasan kumuh.

"Kalaupun ada beberapa rumah panggung yang belum terbangun, sebetulnya lebih kepada masalah kesiapan dari masyarakat, kesiapan dari lahan dan kesiapan dari pemerintah kabupaten/kota, karena kita bisa intervensi manakala memang diusulkan oleh teman-teman di kabupaten/kota," imbuhnya.

Dengan rata-rata realisasi anggaran mendekati 90 persen, Pemprov Jabar optimistis sisa pekerjaan dapat dikebut pada awal 2026.

"Mudah-mudahan di akhir Desember itu bisa tuntas," tandasnya.