Ekonomi Tumbuh 5,85 Persen, Herman Tekankan Transformasi Total Birokrasi Jabar

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan transformasi total Birokrasi tak bisa hanya bertumpu pada sistem, tetapi harus dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menyebut, Jawa Barat berada dalam momentum krusial untuk melompat menjadi provinsi paling maju, sejahtera, dan berdaya saing di Indonesia.

“Lembur diurus kota ditata, Jawa Barat sedang berada di era yang sangat menentukan. Ini momentum besar. Kita punya peluang untuk mengantarkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia,” ujar Herman dikutip Kamis 26 Februari 2026.

Secara makro, performa ekonomi Jabar menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 tercatat 5,85 persen (year on year), melampaui rata-rata nasional 5,39 persen. Angka tersebut ditopang belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, serta ekspor-impor.

Bahkan, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat pada 2025 disebut menjadi yang tertinggi di Indonesia. Herman mengungkapkan, sisa kas daerah pada akhir tahun hanya Rp500 ribu.

“Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita agresif dan terukur. Bukan autopilot, tapi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ucapnya.

Dari sisi persepsi publik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Sementara itu, kinerja Birokrasi pemerintah berada di angka 72,91 persen, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun Herman mengingatkan, capaian tersebut belum cukup jika tidak diikuti perbaikan indikator kesejahteraan. Ia menekankan pentingnya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara konsisten.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat berada di angka 6,66 persen, sementara tingkat kemiskinan 6,78 persen.

"Kita menargetkan penurunan minimal 0,5 hingga 1 persen per tahun," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menegaskan peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas tata kelola pembangunan harus ditempuh melalui akselerasi kebijakan yang inovatif dan transformatif.

“Sinergi perencanaan menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, reformasi Birokrasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur agar adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan.

Dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, belanja daerah agresif, serta tingkat kepuasan publik yang tinggi, Pemprov Jabar kini dihadapkan pada ujian berikutnya, memastikan transformasi Birokrasi benar-benar berujung pada turunnya pengangguran dan kemiskinan secara nyata.***