Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029, Herman: Harus Transformasi

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas anak tidak sekolah (ATS) pada 2029.

Pemprov Jabar menilai persoalan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah pendidikan. Penanganannya membutuhkan perubahan cara kerja pemerintahan agar setiap anak yang kehilangan akses pendidikan dapat segera ditemukan dan mendapatkan intervensi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pencapaian target tersebut harus didukung transformasi pemerintahan, mulai dari kualitas aparatur sipil negara (ASN), kelembagaan hingga manajemen kinerja.

"Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS)," kata Herman saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah Provinsi Jawa Barat di Hotel Mercure Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.

Penanganan ATS Tak Bisa Sektoral

Herman menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen mempercepat pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja secara sektoral dalam menangani ATS. Diperlukan kolaborasi antara Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan serta berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk mengidentifikasi anak yang berpotensi putus sekolah maupun anak yang sudah keluar dari sistem pendidikan.

Dengan demikian, setiap anak dapat segera mendapatkan penanganan sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

Data Akurat Jadi Kunci

Selain kolaborasi, Herman menilai kualitas data menjadi faktor penting dalam mencapai target zero ATS Jawa Barat 2029.

Pemerintah membutuhkan basis data yang mampu menggambarkan kondisi anak tidak sekolah secara faktual hingga tingkat wilayah. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat.

Tanpa data yang akurat, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Sebaliknya, data yang valid dapat membantu pemerintah menentukan prioritas sekaligus mengukur efektivitas program.

"Good data, good decision, good result," tegas Herman.

Prinsip tersebut, lanjut Herman, menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.

Data yang baik harus menghasilkan keputusan yang tepat sehingga kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Target zero ATS 2029 Jadi Ujian Pemprov Jabar

Target Jawa Barat bebas anak tidak sekolah pada 2029 menjadi tantangan besar bagi Pemprov Jabar.

Keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah anak yang berhasil kembali bersekolah. Pemerintah juga harus mampu membangun sistem yang efektif untuk mendeteksi anak yang berisiko keluar dari pendidikan, mencegah terjadinya putus sekolah, serta menangani anak yang sudah kehilangan akses pendidikan.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Jabar berharap persoalan ATS dapat ditangani secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Target tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan setiap anak di Jawa Barat mendapatkan hak pendidikan secara layak.***