Sekda Jabar: Jangan Jadi Administrator, Kejar Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

INILAHKORAN.ID  - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengingatkan jajaran Sekda kabupaten/kota agar tidak terjebak pada peran administratif semata. 

Di tengah tantangan fiskal dan tuntutan percepatan pembangunan, birokrasi daerah dituntut menjadi mesin penggerak yang mampu menerjemahkan visi kepala daerah menjadi hasil nyata bagi masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Herman saat membuka Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Jawa Barat di Forest Hill Hotel Ciwidey, Kabupaten Bandung, Rabu (12/8/2026) lalu.

Menurut Herman, posisi Sekda merupakan simpul strategis dalam pemerintahan daerah karena bertanggung jawab memastikan program kepala daerah berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

"Jangan hanya menjadi administrator. Kita harus menjadi bagian yang menggerakkan, mengoordinasikan, memonitor, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat," ucapnya.

Herman menilai, keberhasilan pemerintahan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan. Terpenting kata dia, adalah kemampuan birokrasi menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan ekonomi daerah.

Herman juga menekankan pentingnya birokrasi menjaga profesionalisme, di tengah dinamika politik yang menjadi bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, perbedaan kepentingan politik tidak boleh menghambat kinerja pemerintahan.

Sebab itu, Sekda diminta mampu mengoptimalkan seluruh instrumen pembangunan yang dimiliki daerah, mulai dari peningkatan pendapatan, pengelolaan anggaran, penguatan perdagangan, hingga menarik investasi yang berkualitas.

Herman menegaskan, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci untuk memperluas kapasitas fiskal daerah. Semakin kuat aktivitas ekonomi, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

"Kalau ekonomi kita tumbuh, dampaknya bukan hanya pada angka statistik. Ada ruang fiskal yang bertambah dan itu bisa kita gunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah lebih agresif membuka peluang investasi, yang mampu menciptakan nilai tambah. investasi, menurutnya, harus memberikan manfaat ekonomi yang terukur, bukan sekadar meningkatkan angka realisasi investasi.

"investasi harus menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja. Jangan hanya mengejar masuknya investasi, tetapi harus kita pastikan memberikan nilai tambah bagi daerah," ucapnya.

Selain investasi, Herman menilai sektor perdagangan dan ekspor harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jawa Barat memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing ekonomi melalui pengembangan industri produktif yang berorientasi pasar domestik maupun internasional.

Dalam forum tersebut, Herman juga mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat kolaborasi pembangunan. Ia menilai persoalan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik tidak bisa diselesaikan secara sektoral maupun parsial karena memiliki keterkaitan antardaerah.

Forum Forsesdasi, lanjutnya, harus menjadi wadah berbagi pengalaman, menyamakan arah kebijakan, sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.

"Pertemuan ini bukan hanya silaturahmi, tetapi harus menjadi ruang untuk saling belajar dan mencari solusi bersama. Apa yang berhasil di satu daerah bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya," katanya.

Herman berharap, hasil forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, melainkan melahirkan langkah konkret yang dapat segera diterapkan untuk memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pembangunan di Jawa Barat.

"Ukuran keberhasilan kita sederhana, masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkasnya.