710 Anak Tercatat Tidak Sekolah, Disdik Cimahi: PKBM Kunci Penuntasan Edukasi

INILAHKORAN.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi mencatat sebanyak 710 anak terverifikasi berstatus anak tidak sekolah (ATS), di mana kelompok usia SMA ke atas menjadi yang paling banyak meninggalkan bangku pendidikan, meski angka di jenjang SD dan SMP juga relatif seimbang.

Menyikapi tantangan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, Nana Suyatna mengakui pihaknya tak cuma mengandalkan jalur pendidikan formal, melainkan menempatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai ujung tombak penanganan.

Sekaligus, wadah pengembangan bakat yang kini disetarakan hak dan fasilitasnya dengan sekolah umum.

"Jadi pandangan terhadap pendidikan nonformal telah berubah total. PKBM bukan lagi alternatif kedua atau pilihan sisa, melainkan jalur pendidikan yang setara mutu dan statusnya," kata Nana, Rabu (3/6/2026).

Nana menyebut, terobosan besar yang kini disiapkan, yakni membuka akses luas bagi siswa kesetaraan untuk berkompetisi di ajang olahraga dan seni resmi tingkat kota maupun provinsi, seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) atau Pekan Olahraga Wilayah (Popwilda) yang selama ini eksklusif bagi siswa sekolah formal.

"Pendidikan di PKBM itu sama derajatnya. Status mereka adalah pelajar, sama seperti yang lain. Kalau ada talenta hebat di sana, kenapa harus dibatas. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga agar mereka bisa berlaga di ajang resmi. Kami ingin Cimahi jadi contoh, sehingga kabupaten/kota lain juga ikut mengapresiasi potensi anak-anak kesetaraan," katanya.

Nana menuturkan, strategi penarikan kembali anak-anak yang putus sekolah dilakukan secara terukur dan berjenjang. Tahun lalu, Disdik telah melakukan pendataan menyeluruh bersama aparatur kewilayahan lantaran dianggap paling paham kondisi warga di lapangan.

"Data tersebut kemudian disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), lalu diserahkan ke seluruh PKBM untuk ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung ke rumah warga," tuturnya.

Hal itu, jelas Nana, dilakukan dengan membujuk dan mendorong mereka kembali belajar agar angka rata-rata lama sekolah warga Cimahi terus meningkat.

"Kami minta PKBM turun tangan. Tugas mereka bukan hanya mengajar, tapi juga meyakinkan anak-anak yang sudah enggan sekolah untuk mau kembali, meski harus lewat jalur nonformal. Ini tantangan terberat, mengubah keinginan dan pola pikir mereka," jelasnya.

Lebih lanjut Nana mengatakan, faktor penyebab anak tidak bersekolah ternyata tidak hanya soal ekonomi, namun juga masalah keluarga dan kebutuhan bekerja. Menyadari hal itu, sistem pembelajaran di PKBM didesain fleksibel, tidak mewajibkan hadir setiap hari, sehingga anak-anak bisa membantu ekonomi keluarga sambil tetap menuntut ilmu.

"Jadi Pemkot Cimahi juga memberikan bantuan rutin sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa alat tulis bagi mereka yang terkendala biaya," katanya.

Tak hanya itu, dukungan fasilitas juga terus diperbaiki, berbeda dengan anggapan lama, PKBM kini mendapatkan perhatian istimewa dari pemerintah pusat berupa bantuan papan tulis interaktif digital, laptop, hingga program revitalisasi gedung secara bertahap.

"Kita perlahan hilangkan batas antara formal dan nonformal. Bantuan fasilitas dan perhatian kami berikan sama rata, agar tidak ada lagi istilah sekolah kelas dua," imbuhnya.

Nana berharap di tahun ajaran baru mendatang, seluruh anak yang teridentifikasi bisa tertampung kembali. Data rinci penyebaran ATS di tiga kecamatan juga sedang disusun untuk menentukan prioritas penanganan, mengingat tingkat kerawanan putus sekolah berbeda-beda tiap wilayah.

"Kami berkomitmen dan memastikan tidak ada satu pun anak di Cimahi yang tertinggal akses pendidikannya, baik itu lewat jalur formal maupun kesetaraan. Ke depannya, PKBM bahkan diproyeksikan menjadi pusat keunggulan yang mampu melahirkan atlet, seniman, dan talenta berprestasi yang bisa mengharumkan nama daerah," tandasnya.