El Nino Godzilla Membayangi, Pemprov Jabar Siaga Krisis Pangan dan Kekeringan

INILAHKORAN.ID - Ancaman bukan hanya kekeringan dan krisis air bersih. Pemprov Jabar kini juga mewaspadai dampak lanjutan dari fenomena El Nino Godzilla yang berpotensi mengganggu produksi pertanian hingga memicu kerawanan pangan di sejumlah daerah.

Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September 2026, Pemprov Jabar mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan stok pangan tetap aman meski risiko gagal panen meningkat akibat minimnya curah hujan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Linda Al Amin mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema pengamanan pasokan, salah satunya melalui optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

"Pemprov Jabar menjalankan sejumlah langkah taktis diantaranya penyaluran CPPD, memobilisasi PPD ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis pangan. sehingga dapat digunakan untuk kondisi darurat maupun stabilisasi pasokan," ujar Linda, Kamis (6/8/2026).

Selain menyalurkan cadangan pangan, pemerintah juga mempercepat pengadaan stok beras untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama musim kemarau berlangsung.

Upaya stabilisasi harga pangan juga akan diperkuat melalui pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang diperluas ke berbagai daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.

"GMP akan ditingkatkan secara berkala di berbagai kabupaten/kota untuk membantu menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. di daerah dengan harga tinggi dan wilayah rentan," ucapnya.

Pemprov Jabar juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), distributor, serta pemerintah daerah guna memastikan rantai distribusi pangan tidak terganggu.

Sisi lain, pemantauan stok dan harga komoditas strategis akan dilakukan secara intensif melalui sistem informasi pangan untuk mendeteksi lebih awal potensi gejolak pasokan maupun kenaikan harga.

Tak hanya fokus pada distribusi, pemerintah juga menyiapkan langkah penyelamatan produksi pertanian agar dampak kekeringan terhadap sektor pangan dapat ditekan.

"Mitigasi produksi, antara lain, pompanisasi, optimalisasi irigasi, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengamanan lahan sawah," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar tidak menunggu bencana datang sebelum melakukan langkah antisipasi.

Menurut Dedi, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan Jawa Barat akan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.

"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September," ujar Dedi.

Dedi meminta pemerintah daerah segera memetakan wilayah langganan kekeringan dan memastikan kebutuhan air masyarakat maupun lahan pertanian tetap terpenuhi selama musim kemarau.

"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," tuturnya.

Peringatan serupa disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Menurutnya, tanda-tanda kemarau ekstrem sudah mulai terlihat, terutama di kawasan Pantai Utara Jawa Barat.

"Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September," paparnya.

BMKG memperkirakan, musim kemarau di Jabar berlangsung selama tiga hingga tujuh bulan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran lahan, penurunan produktivitas pertanian, hingga tekanan terhadap ketersediaan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Dengan ancaman El Nino yang diprediksi berlangsung lebih ekstrem tahun ini, ketahanan pangan menjadi salah satu sektor yang kini berada dalam pengawasan ketat Pemprov Jabar.