Farhan Tegaskan Penertiban Bandung Tanpa Pandang Bulu, 67 Reklame Rusak Disasar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan penertiban pelanggaran dilakukan tanpa pandang bulu. Sebanyak 67 titik reklame rusak menjadi sasaran penertiban.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, penertiban berbagai pelanggaran di Kota Bandung harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak hanya pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar, perusahaan besar yang melanggar aturan juga harus mendapat tindakan tegas.
Dia mengungkapkan, terdapat 67 titik reklame rusak dan tidak lagi berfungsi yang harus segera ditertibkan. Penertiban reklame milik perusahaan, menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban sekaligus memperbaiki estetika perkotaan.
"Penataan kota harus menyentuh semua bentuk pelanggaran. Selain PKL dan bangunan liar, reklame milik perusahaan yang sudah rusak atau tidak beroperasi juga harus ditindak," kata Farhan, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penegakan aturan tidak boleh membedakan latar belakang pihak yang melakukan pelanggaran. Masyarakat maupun perusahaan besar, harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban dan kualitas lingkungan kota.
Selain reklame, pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas penebangan pohon oleh perusahaan. Pihak yang telah mengantongi izin penebangan, tetap wajib menjaga lingkungan dan menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku.
"Saya meminta seluruh perangkat daerah memastikan proses penertiban berjalan sesuai aturan. Pengawasan dan penindakan, harus dilakukan secara konsisten agar tidak muncul kesan pemerintah hanya berani menindak kelompok masyarakat tertentu," ucapnya.
Di sisi lain, Farhan mengingatkan petugas lapangan agar mengedepankan pendekatan tegas sekaligus humanis. Penegakan aturan, harus disertai komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat.
"Petugas harus mampu bertindak tegas tanpa mengedepankan emosi. Setiap penertiban perlu dilakukan secara manusiawi, dengan tetap menghormati masyarakat," ujar dia.
Pendekatan persuasif dan koordinasi lanjut dia, tetap diperlukan ketika menyelesaikan persoalan di lapangan. Aparatur harus mampu menjaga ketertiban, tanpa mengabaikan hak masyarakat.
Dia juga mengingatkan seluruh jajaran, agar tidak kehilangan fokus akibat berbagai dinamika dan perdebatan di media sosial. Aparatur diminta tetap berkonsentrasi menjalankan tugas, sesuai tanggung jawab masing-masing.
"Lebih baik energi dan perhatian kita, diarahkan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab daerah," pungkasnya.
Editor : Ahmad Sayuti
