FKSS Jabar Tolak Rencana Penambahan Rombel Sekolah Negeri, Disdik Minta Sekolah Swasta Perbaiki Kualitas

INILAHKORAN, Bandung - Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat (FKSS Jabar) menolak rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ingin menambah kuota rombongan belajar (rombel) di setiap satuan lembaga pendidikan negeri dari 36 siswa, bisa mencapai 50 siswa.

Ketua Umum FKSS Jabar Ade D Hendriana khawatir, bila rombel di sekolah negeri bertambah, hal tersebut bakal berdampak terhadap mutu pendidikan di sekolah swasta. Termasuk berpotensi terhadap tutupnya sekolah swasta karena kekurangan murid.

"Jika Rencana Kuota sekolah negeri ditambah menjadi 50 siswa per rombel akan berdampak pada :Mutu pendidikan terancam menurun, guru Sertifikasi Kekuranga Jam dan bnyak sekolah swasta yang berpotensi tutup dan berdampak pada kepada Guru dan Karyawan," ujar Ade, Senin 30 Juni 2025.

Sebelum rombel siswa di sekolah negeri ditambah, pelaksanaan SPMB di sekolah swasta di Jabar dikatakan Ade masih sangat sepi peminat. Bahkan sampai hari Selasa 24 Juni 2025 rata-rata keterisian bangku di sekolah swasta masih dibawah 50 persen.

"SPMB sekolah swasta di Jawa Barat tahun 2025 sampai hari Selasa 24 Juni 2025 rata-rata baru terisi 30 persen," ucapnya.

Dalam rencana penambahan kuota rombel ini, Ade menilai Pemprov dan Dinas Pendidikan Provinsi Jaba tidak memerhatikan rambu-rambu Permendikbudristek 47/2023 Pasal 8 ayat 6 huruf b terkait kesediaan sarana prasarana.

"Sedangkan RKB (ruang kelas baru) baru akan dilaksanakan ditahun ini melalui APBD Murni 2025 akan dikerjakan Juli-Agustus. Lantas siswa mau melaksanakan proses belajar mengajar dimana? Kelasnya juga baru rencana akan dibangun?," ucapnya.

Ade menegaskan, Jawa Barat bukan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), karena masih banyak sekolah-sekolah swasta untuk mencegah putus sekolah.

"Oleh karena itu, perlakukan secara adil sekolah negeri dan swasta. Jika tidak, makin banyak sekolah swasta yang tutup, bukan karena tak berkualitas, tapi karena tak diberi ruang untuk bersaing dan ini akan merugikan kualitas pendidikan di Jawa Barat," ujarnya.

Penolakan terhadap rencana penambahan rombel ini dihasilkan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pengurus FKSS Jabar, dimana hasil rakor ini nantinya bakal disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendiksadasmen) melalui surat resmi.

"FKSS Jabar sudah melakukan chat WA dengang Mendikdasmen dan Wamendikdasmen terkait Rencana sekolah negeri di Jawa Barat menambah kuota per rombel 50 siswa dan akan berkirim surat secara resmi mendorong Revisi Permendikbud Ristek Nomor 47 Tahun 2023," ungkapnya.

Ada pun beberapa poin dari hasil Rapat Koordinasi Pengurus FKSS Jabar diantaranya, menolak Rencana Pemprov Jabar dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menambah kuota sekolah negeri menjadi 50 siswa per rombel.

SPMB sekolah swasta di Jawa Barat tahun 2025 sampai Selasa 24 Juni 2025 rata-rata baru terisi 30 persen, ada skema TSM SPMB ke sekolah negeri, diberikanya RKB dan USB sekolah negeri.

Permendikbudristek No 47 Tahun 2023 menambah kesengsaraan bagi sekolah swasta, karena pada tahap implementasi seringkali TDK sesuai Permen itu sendiri, terahir FKSS mendorong direvisinya Permendikbudristaek No 47 Tahun 2023.

Menanggapi adanya penolakan dari sekolah swasta, terkait rencana menaikan rombel dari 36 menjadi 50 siswa, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsj Jabar berdalih, hal tersebut dilakukan agar anak-anak di Jabar bisa bersekolah di sekolah negeri.

"Kan pemerintah provinsi ingin memaksimalkan layanan mungkin, ya. Jadi, ingin anak-anak itu bisa bersekolah di sekolah negeri kita harus layani," kata Kadisdik Jabar Purwanto.

Mengenai kekhawatiran sekolah swasta terhadap penurunan kualitas pendidikan,Purwanto meyakini sekolah swasta di Jabar akan tetap bertahan, meski ada penambahan rombel di sekolah negeri.

"Kan juga masih banyak anak-anak yang tidak tertampung ini, hampir setengahnya," kata dia.

Purwanto juga mendorong kepada sekolah swasta agar bisa meningkatkan layanan dan kualitas pendidikannya, sehingga minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah swasta tetap tinggi.

"Perbaiki layanannya saja. Perbaiki layanan pembelajarannya, layanan pengelolaannya biar masyarakat juga pada ke situ, pada nyari," tandasnya.