Gara-gara Kemendagri, Rotasi Mutasi di Pemkab Cirebon Molor

INILAHKORAN, Cirebon – Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon batal dilakukan diakhir tahun 2021.  Rotasi dan mutasi kemungkinan dilaksanakan di awal tahun 2022.

Batalnya rotasi dan mutasi dikarenakan hingga kini Kemendagri belum memilih siapa pejabat di Pemkab Cirebon yang telah mengikuti open biddinng dan Ujikom yang akan menduduki sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mengatakan, khusus Disdukcapil, yang memilih kepala dinas bukan Bupati, namun langsung dari Kemendagri.

Baca Juga: Pemkab Cirebon Mulai Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

"BKPSDM maunya akhir tahun ini untuk rotasi dan mutasi. Tapi kami terkendala oleh Kemendagri. Kemarin mereka  baru minta bahan wawancara untuk tiga besar yang sudah masuk. Sementara waktu semakin berjalan. Belum lagi sibuk persiapan tahun baru," katanya, Minggu 26 Desember 2021.

Ia mengakui memang ada beberapa opsi yang sedang digodok. Kalau tidak bisa dilakukan diakhir tahun ini, maka akan dilakukan di awal tahun sambil menunggu siapa Kadis Dukcapil yang dipilih Kemendagri.

Atau opsi lainnya, mutasi rotasi dilakukan akhir tahun ini walupun Kemendagri belum menentukan siapa Kadis Capil terpilih. Namun sayangnya, Bupati sendiri ingin rotasi mutasi dilakukan secara serentak.

Baca Juga: Bupati Imron dan Forkopimda Cirebon Monitoring ke Sejumlah Gereja di Malam Natal

"Bisa saja akhir tahun ini rotasi mutasi digelar, nanti setelah Kemendagri menentukan siapa Kadisdukcapil, baru kita lakukan rotasi susulan. Kami masih menunggu keputusan bupati. Karena kami kan maunya awal tahun ini posisi setiap OPD sudah diisi Kadis, Sekdis dan pejabat ke bawahnya. Ini kan berhubungan dengan pertanggung jawaban anggaran," ungkap Hilmi.

Dirinya juga menyebutkan, untuk nilai assesment ujikom untuk diisi eselon IIIa dan IIIb, sudah turun. Tinggal saat ini BKPSDM sedang mengolah ranking nilai hasil Ujikom tersebut. Intinya, nanti sedang diranking kebutuhan untuk eselon IIIa dan IIIb, berapa sebetulnya yang diperlukan. Saat ini, Beperjakat Kabupaten Cirebon sedang nenyusun dari nilai yang sudah diterima.

"Penentu nilai kan dari Provinsi. Setelah kami terima, lalu kami ranking. Misalnya, kebutuhan untuk golongn IIIa, tiga kali jumlah kekosongan, atau dua kali jumlah kekosongan. Begitupun untuk kebutuhan untuk eselon IIIb," jelas Hilmi.

Baca Juga: Imron Minta Pembebasan Lahan Kawasan Industri Cirebon Saling Menguntungkan

Hilmi memastikan, sebetulnya nama nama yang akan menjadi Kadis dari hasil open bidding, sudah keluar dari KASN, termasuk untuk Kadis Dukcapil itu sendiri. Namun karena aturannya, Kadisdukcapil harus Kemendagri yang menentukan, mau tidak mau persoalan lainnya juga sedikit terhambat. Untuk itu, kembali persoalan tersebut dikembalikan kepada hasil rapat baperjakat.

"Kalau tidak menunggu dari Kemendagri untuk Dukcapil, akhir tahun juga rotasi mutasi akan digelar. Toh buat apa juga dilama lama, karena semuanya sudah beres. Lihat saja nanti, perkembangannya pasti saya beri tahu, " tukas Hilmi. *** (Maman Suharman)