Gegara Dedi Mulyadi Sebut Gedung Negara Cirebon Dibangun VOC Tanpa Persetujuan DPR, Fraksi PDIP Jabar Walk Out dari Paripurna

INILAHKORAN, Bandung - Fraksi PDIP DPRD Jabar melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna, Jumat 16 Mei 2025. Aksi walk out ini dipicu ketidaksukaan Fraksi PDIP DPRD Jabar atas pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gedung Negara Cirebon, 7 Mei 2025 lalu.

Dimana Fraksi PDIP DPRD Jabar menilai, pernyataan Gubernur Dedi mendiskreditkan lembaga legislatif. Saat itu, Dedi membahas soal pembangunan dihadapan pada kepala desa se-Jabar. Saat itu, dia menyatakan jika dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," imbuhnya.

Dia juga menyampaikan, bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Atas dasar itu, ketika rapat paripurna berlangsung, salah satu kader PDIP Doni Maradona Hutabarat yang melakukan interupsi. 

Menurut Doni, pernyataan Dedi Mulyadi telah menyinggung melukai marwah DPRD Jabar. Sebab itu, Gubernur Jabar didorong untuk memberikan klarifikasi. 

"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat," ujar Doni dalam ruang rapat paripurna. 

Aksi walk out tersebut juga diikuti juga oleh Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono. Meski demikian rapat tersebut tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi lainnya. 

Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan berdalih, aksi walk out tersebut untuk membela marwah DPRD Jabar yang dianggap tidak ada oleh Gubernur Jabar. 

"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi dan minta klarikasi ke gubernur. Kami membela DPRD bukan Fraksi," ujarnya usai rapat paripurna. 

Semestinya, kata dia, Gubernur Jabar harus melibatkan DPRD Jabar dalam setiap kebijakan yang digulirkan. Mengingat, legislatif merupakan representasi perwakilan seluruh warga Jabar. 

Selain itu, menurut Memo, eksekutif dan legislatif harus bergandengan tangan demi memajukan wilayah Jabar. Bukan saling menjatuhkan satu sama lainnya. 

"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDIP walk out demi kehormatan DPRD bukan fraksi," kata Memo.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menanggapi santai, aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi PDIP.

Buky mengatakan, walk out adalah hal wajar dan bagian dari dinamika dalam demokrasi. Pihaknya pun menghargai keputusan sikap Fraksi PDIP tersebut.

"walk out itu kan dinamika, jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman fraksi PDIP ya bagian dari hak mereka," ujar Buky usai paripurna.

Sisi lain, dia juga enggan berspekulasi lebih jauh soal keputusan dari fraksi PDIP melakukan walk out. Namun dalam waktu dekat, dirinya akan mencoba berkomunikasi dengan seluruh anggota Fraksi PDIP terkait aksi tesebut. 

Dia menduga, dari hasil pemaparan salah satu anggota Fraksi PDIP Jabar keputusan untuk keluar dari ruangan rapat, karena ada miskomunikasi atau salah paham dari pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. 

"Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi yang fraksi PDIP nilai bahwa komunikasi gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan," ucapnya.

Buky berpendapat, bahwa DPRD Jabar jangan terlalu dini menilai kebijakan Dedi Mulyadi. Berikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk melakukan tugasnya. 

Lantas bila memang ada yang kurang dan tidak efektif dalam penerapan kebijakan tersebut bisa dilakukan evaluasi bersama. 

"Tetapi terhadap kebijakan gubernur kita juga tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan untuk melakukan target-target programnya mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar," tuturnya. 

"Tetapi tentu saja teman-teman di birokrat harus menjaga sistem gitu jadi apa dilakukan oleh gubernur dibarengi dengan sistem, sehingga program itu dilaksanakan efisien dan efektif sesuai dengan regulasi," sambungnya. 

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Jabar walk out saat rapat paripurna yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk) dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD.