Ono Surono Instruksikan Kader PDIP di Legislatif Restrukturisasi APBD

PDIP Jabar instruksikan restrukturisasi APBD di DPRD kota/kabupaten, termasuk hapus anggaran kunker dan studi banding demi efisiensi dan layanan publik.

Ono Surono Instruksikan Kader PDIP di Legislatif Restrukturisasi APBD
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menginstruksikan seluruh kader partai yang duduk di DPRD kota/kabupaten se-Jawa Barat merestrukturisasi APBD. (Istimewa)

INILAHKORAN.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menginstruksikan seluruh kader partai yang duduk di DPRD kota/kabupaten se-Jawa Barat untuk melakukan restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Instruksi tersebut disampaikan dalam agenda konsolidasi partai di Kota Bekasi, Rabu (3/6/2026). Ono menegaskan, langkah ini merupakan respons terhadap ketidakstabilan ekonomi nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, serta potensi tekanan inflasi.

“Evaluasi APBD harus dimulai dari DPRD. Hapus program yang tidak langsung menyentuh pelayanan publik. Misalnya kunjungan kerja, studi banding, dan kegiatan sejenis,” tegas Ono dalam keterangan persnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu juga meminta para legislator PDIP untuk membatasi agenda perjalanan ke luar daerah. Sebagai gantinya, dia mendorong anggota dewan lebih banyak turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.

Selain efisiensi anggaran, DPD PDIP Jawa Barat juga membawa sejumlah agenda strategis, di antaranya penguatan ketahanan pangan melalui penanaman 10 komoditas pangan pendamping beras, pengembangan urban farming, serta rangkaian peringatan Bulan Bung Karno sepanjang Juni.

Menyikapi lonjakan harga cabai yang sempat menembus Rp70 ribu per kilogram, Ono mengimbau masyarakat untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif.

“Ini cara sederhana menekan beban ekonomi keluarga,” ujarnya.

Dari sisi penguatan internal, PDIP Jawa Barat menargetkan pembentukan struktur partai dari tingkat PAC, ranting, hingga anak ranting di seluruh wilayah Jawa Barat dapat rampung bulan ini. 

Langkah ini diharapkan memperkuat peran Tiga Pilar Partai, struktur partai, fraksi di legislatif, dan kepala daerah, dalam merespons persoalan sosial-ekonomi masyarakat.

“Ibu Ketua Umum selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya sebagai jalan saja. Senyatanya, PDI Perjuangan harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan segala persoalan mereka,” pungkas Ono. ***


Editor : Gin gin T Ginulur