Gubernur Dedi Mulyadi Jengkel, Usulan Dana Hibah Pemprov Tidak Merata
Gubernur Dedi Mulyadi jengkel, lantaran usulan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak merata.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Dedi Mulyadi jengkel, lantaran usulan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak merata.
Dari hasil kajian alokasi dana hibah, untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren tahun 2025, ditemukan kejanggalan karena ada satu kabupaten yang mendapatjan alokasi hingga ratusan miliar.
Selain itu, Dedi juga menemukan dimana wilayah yang sejatinya merupakan basis pondok pesantren terbanyak di wilayah Jawa Barat seperti Cirebon, justru mendapatkan alokasi cukup rendah dibandingkan Kabupaten Garut.
Kabupaten Cirebon hanya mendapat alokasi dana hibah untuk satu pesantren, dengan total Rp557 juta. Sementara Kabupaten Garut, 140 pesantren dengan total Rp78 miliar.
"Cirebon satu pesantren, lebih sedikit, daerah di mana basis NU, Islam Tradisional hanya dapat satu pesantren 557 juta," ujar Dedi saat berdialog dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dedi Mulyadi dikutip, Senin 28 April 2025.
Dedi pun kaget, melihat usulan dana hibah dari Kabupaten Garut ini turut mengalahkan beberapa wilayah lain termasuk Kota Bandung. Kota Bandung hanya mendapatkan Rp150 juta dan untuk satu pesantren saja.
"Saya sebagai gubernur menjadi rasa keadilan miris. Saya tanda tangani ada daerah yang basis pesantren basis tradisional NU beda dari satu kabupaten. Kota Bandung, kota besar cuma dapat satu pesantren," ucapnya.
Dedi menjelaskan, alasan dirinya belum mau menandatangani alokasi dana hibah ini lantaran prinsip keadilannya belum ada. Sehingga, dirinya menginginkan mengkaji terlebih dahulu agar pemberian dana hibah lebih merata.
"Pemerintah provinsi sumber anggaran bukan dari Garut saja kan, dari pendapatan seluruh seluruh daerah di Jabar, distribusi ke bawah harus ada rasa keadilan prioritas pembangunan. kalau bicara keluhan atau diributkan warga Garut itu jalan alokasi terus terusan tapi jalannya ancur," kata dia.
Dedi menginginkan, alokasi dana hibah untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren harus dengan lembaga terkait bukan sekedar kebijakan politis. Dia menginginkan menggandeng Kemenag, sebagai penanggung jawab pondok pesantren dan juga madrasah di kabupaten dan kota.
"Hari ini saya akan bangun madrasah Tsanawiyah di Garut, kan lucu tuh (bantuan) puluhan miliar ada Tsanawiyah roboh yang bangun Gubernur. Bisa gak sih ke depan kita bantu pesantren kecil, pesantren yang kiai tidak terkenal ada di kampung kita bantu," jelasnya.
Menurutnya, alokasi dana hibah perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/ pesantren tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar. Dia pun turut berkelakar bahwa ada oknum lain yang mengusulkan, karena tidak mungkin ratusan pesantren di Garut ini mengajukan lewat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
"Ini gak perlu dari DPR. Ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk di Garut? Siapa sih yang ngarahin kan ini usulan dari SIPD," ucapnya.
Sementara itu, secara terpisah Gubernur Dedi menyampaikan, yayasan penerima dana hibah yang diduga bodong akan dilakukan evaluasi dan audit investigatif.
"Setelah audit investigatif, kita akan serahkan pada penyidik," kata dia.
Berikut data berdasarkan kamus usulan perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren dana hibah berdasarkan anggaran murni 2025:
Kab. Bandung 10 pesantren Rp3.300.000.000
Kab. Bekasi 7 pesantren Rp2.400.000.000
Kab. Bogor 16 pesantren Rp6.050.000.000
Kab. Ciamis 35 pesantren Rp 8.160.960.381
Kab. Cianjur 22 pesantren Rp9.600.000.000
Kab. Cirebon 1 pesantren Rp557.010.000
Kab. Garut 140 pesantren Rp78.017.985.000
Kab. Karawang 1 pesantren Rp300.000.000
Kab. Majalengka 13 pesantren Rp1.300.000.000
Kab. Pangandaran 3 pesantren Rp1.797.000.000
Kab. Purwakarta 2 pesantren Rp500.000.000
Kab. Subang 8 pesantren Rp2.350.000.000.
Editor : JakaPermana
