Hari Pertama Uji Coba WFH, Gedung Sate Gelap, Andalkan Pencahayaan dari Sinar Matahari
Suasana Gedung Sate gelap. Kantor Gubernur Jawa Barat itu tampak lengang pada hari pertama uji coba bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimulai perdana, Kamis 6 November 2025.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Suasana Gedung Sate gelap. Kantor Gubernur Jawa Barat itu tampak lengang pada hari pertama uji coba bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimulai perdana, Kamis 6 November 2025.
Gedung yang biasanya ramai oleh aktivitas para pegawai kini sepi. Di area dalam, khususnya di sisi aula barat dan timur, sejumlah ruangan tampak sunyi tanpa aktivitas. Tidak terlihat pegawai lalu-lalang membawa berkas atau bekerja di depan komputer seperti biasanya.
Bahkan, pintu-pintu ruangan terkunci rapat, sementara lampu dan peralatan listrik dimatikan. Gedung Sate bahkan cenderung gelap, karena hanya mengandalkan pencahayaan dari sinar matahari.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi alasan utama penerapan WFH oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Adi Komar menjelaskan, uji coba WFH sudah diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-pelayanan.
“Di Dinas Komunikasi Informatika sudah berjalan. Tadi malam kita sudah skemakan kegiatan-kegiatan di hari Kamis ini apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing bidang, dan mereka menetapkan target-target harian,” ujar Adi.
Menurutnya, sistem kerja di rumah tidak jauh berbeda dengan bekerja di kantor karena produktivitas tetap menjadi tolok ukur utama.
“Kita sudah ada sistem untuk melaporkan kegiatan harian. Sebetulnya sih sama saja. Ini kita replikasi pada saat Covid dulu, skemanya sama, hanya bedanya satu minggu sekali,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi menyebut seluruh pegawainya juga menjalani WFH karena sifat pekerjaannya bersifat administratif.
“Jadi semua WFH, karena tidak ada pelayanan. Kita mah kan administratif,” ujarnya.
Dedi mengatakan, dari uji coba ini pihaknya akan menilai sejauh mana efisiensi anggaran dan waktu yang bisa dicapai.
"Ya, secara prinsip semua bidang kita anjurkan supaya kita tahu efisiensi anggarannya secara umum berapa,” katanya.
Sisi lain, Adi Permana, staf humas di salah satu OPD Pemprov Jabar, mengaku menjalani hari pertama WFH dengan lancar.
“Hari pertama berjalan dengan baik, tugasnya bikin konten dan itu tetap jalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh hasil pekerjaan dilaporkan secara digital melalui aplikasi TRK atau e-Kinerja.
“Jadi, apa saja yang dikerjakan dilaporkan di sana,” katanya.
Adi menilai, kebijakan WFH memberikan dampak positif terutama dalam efisiensi waktu dan biaya transportasi.
“Perbedaan jelas, soal efektivitas waktu karena rumah saya di Soreang, jadi tidak terjebak macet. Jadi efisiensi waktu dan akomodasi. Kalau soal kerja, tidak ada masalah karena bisa dikerjakan di rumah,” ucapnya.
Sebagai pembuat konten, ia mengaku tidak membutuhkan fasilitas khusus selain laptop dan koneksi internet.
“Jadi menurut saya positif kalau tujuannya untuk efisiensi, dan pernah dilakukan saat Covid, jadi bukan hal baru,” pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

