Herman Suryatman Bantuan Keuangan Pemprov Jabar Masih Dievaluasi

INILAHKORAN, Bandung - Sekda Jabar Herman Suryatman menyebut, bantuan keuangan dari Pemprov untuk kabupaten/kota masih dievaluasi.

Herman Suryatman mengatakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menginginkan APBD provinsi sekitar Rp30 triliun dapat tepat guna dan bermanfaat.

"Makanya yang sudah baik sebelumnya kita akan jaga tingkatkan, yang kami pandang kurang baik ya kita perbaiki," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 14 Mei 2025.

Hasil evaluasi nantinya, kata dia, akan disampaikan ke DPRD Jabar. Tapi yang pasti sebut Sekda Herman, saat ini Inspektorat Daerah tengah melakukan pendalaman mengenai bantuan keuangan.

"Karena setiap rupiah kan harus jelas, Pak Gubernur menyampaikan sampaikan bahwa APBD, setiap rupiah di APBD itu harus jelas output, outcome, benefit sama impact-nya. Harus jelas keluarannya, harus jelas hasilnya, harus jelas manfaatnya, harus jelas dampaknya," ucapnya.

Pihaknya berharap, bantuan keuangan yang dikucurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jabar.

"Jangan sampai masyarakat tidak merasakan langsung manfaat dari APBD. Kan APBD hanya alat saja. Alat apa? Alat untuk mensejahterakan. Jadi tujuan utama pemerintahan ini kan rakyat sejahtera. Itu yang kita kejar," kata dia.

Soal adanya usulan yang dicoret, dia mengaku semua prosedur telah diikuti berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Mengenai adanya tudingan tidak melibatkan DPRD Jabar, Sekda Herman mengaku sejatinya sudah ada komunikasi. Meski dirinya tidak menampik, kemungkinan komunikasi yang terjalin belum optimal.

"Ya, kita kan komunikasi juga, komunikasi ada hanya mungkin kurang optimal ya nanti kita perbaiki. Karena kalau pergeseran itu kan domainnya eksekutif. Payungnya peraturan gubernur. Tetapi kan hari gorengku omong. Makanya kita bangun komunikasi," ucapnya.

"Nah, kalau misalnya kurang ya tentu mari kita optimalkan komunikasinya ke depan. Karena kemarin pergeseran ini kan beda ya dengan proses perubahan maupun penyusunan APBD murni," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Pemprov Jabar ke depan akan tetap mengikuti mekanisme, termasuk komunikasi dengan DPRD Jabar, supaya tidak ada ekses di kemudian hari.

"Tentu komunikasi juga kami bangun. Makanya kalaupun ada yang memandang kurang optimal, ya tentu ini menjadi bahan evaluasi bersama. Yang jelas ke depan kan komunikasi harus optimal dengan siapapun, apalagi dengan DPRD sebagai mitra kerja," pungkasnya.