Hingga Desember 2025, APBN Jabar Surplus Rp26,43 Triliun

INILAHKORAN.ID - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jabar Fahma Sari Fatma mengatakan, kinerja ABPN Jabar hingga 31 Desember 2025 menunjukkan realisasi pendapatan negara sebesar Rp145,65 triliun (95,99% target) dan tumbuh 6,44% yoy.

"Sedangkan, belanja terealisasi sebesar Rp119,22 triliun (96,88% pagu) atau  mengalami kontraksi 6,77% yoy. Sehingga menghasilkan Surplus regional sebesar Rp26,43 triliun," kata Fahma dalam keterangan resmi yang diterima INILAHKORAN.ID, Jumat 23 Januari 2026.

Menurutnya, penerimaan pajak mencapai Rp109,01 triliun atau 92,47% dari target, tumbuh sebesar 8,19% yoy. Dari empat jenis pajak yang menjadi kontributor utama penerimaan negara di Jawa Barat, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan positif yang signifikan (9546,65%) sebagai dampak diimplementasikannya kebijakan Deposit Pajak.

Sedangkan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercapai Rp28,52 triliun atau 100,70% dari target, mengalami penurunan sebesar 0,30%. Realisasi penerimaan bea Masuk mencapai Rp0,41 triliun atau 108,99%, penerimaan cukai mencapai Rp28,11 triliun atau 100,59%. Penerimaan cukai masih didominasi penerimaan cukai hasil tembakau.

Realisasi PNBP sebesar Rp8,12 triliun atau 146,64 % dari target Rp5,54 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 8,58% yoy; dengan rincian PNBP lainnya mencapai Rp3,88 triliun atau
202,65% tumbuh sebesar 6,27% yoy serta PNBP BLU mencapai Rp4,24 triliun atau 117,08% tumbuh sebesar 10,79% yoy.

Belanja negara telah terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88% dari pagu sebesar Rp123,06 triliun, secara yoy mengalami kontraksi sebesar 6,77%. Perlambatan ini terutama pada belanja K/L sebesar -19,47%. Sedangkan realisasi TKD tumbuh sebesar 2,40%.

Belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp43,2 triliun atau 94,21% dari pagu. Realisasi belanja pegawai mencapai Rp22,04 triliun atau 98,35% dari pagu, belanja
barang mencapai Rp15,58 triliun atau 89,82% menjadi capaian realisasi terendah dibandingkan realisasi jenis belanja yang lainnya, belanja modal mencapai Rp5,53 triliun atau 91,35%,
sedangkan realisasi belanja sosial mencapai Rp0,068 triliun atau 99,99% realisasi ini merupakan capaian penyerapan tertinggi terhadap pagu.

Realisasi TKD sampai dengan 31 Desember 2025 tercapai sebesar Rp76,01 triliun atau 98,47% dari pagu sebesar Rp77,18 triliun. Realisasi DBH mencapai Rp7,48 triliun atau 92,21% menjadi
realisasi penyerapan terhadap pagu yang terendah, DAU mencapai Rp40,63 triliun atau 99,86%, DAK fisik mencapai Rp1,08 triliun atau 95,91%, DAK non fisik mencapai Rp20,57 triliun atau
99,21%, DIF mencapai Rp0,19 Triliun atau 100% merupakan capaian realisasi terhadap pagu yang tertinggi, dana desa mencapai Rp6,06 triliun atau 95,60%.

Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program makan bergizi gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota oleh 4.233
unit SPPG menjangkau 11,14 juta penerima manfaat. 

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terbangun 62 ribu unit, tersebar di 1.799 lokasi dengan realisasi
pembiayaan sebesar Rp7,84 triliun. KDKMP telah terbentuk 5.908 unit koperasi dan telah memiliki akun Simkopdes. 

Program Sekolah Rakyat telah beroperasi sebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.390 siswa. Telah dilakukan Revitalisasi sekolah pada 1.574 sekolah dan pembangunan 6 unit Sekolah Baru. 

Program SMA Unggul Garuda telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp44,61 miliar. Realisasi belanja tematik ketahanan pangan sebesar Rp6,51 triliun dengan capaian produksi gabah sebesar 10,23 juta ton. Penyaluran KUR sebesar Rp28,61 triliun untuk 510 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp2,14 triliun untuk 417 ribu debitur.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jabar tetap terjaga kuat dan berkesinambungan, dijaga melalui dukungan kinerja positif berbagai sektor, seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan guna menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsif.

APBN beserta mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan peranannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, maupun belanja.

APBN terus berperan sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian dengan memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat.