Hingga Mei 2023 PAD Kota Bogor Capai 34,99 Persen, Bapenda Kota Bogor Terus Lakukan Evaluasi 

INILAHKORAN, Bogor - Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana membeberkan, PAD Kota Bogor hingga Mei 2023 tercapai 34,99 persen. 

Deni menuturkan, komponen PAD Kota Bogor dari pajak dengan target sebesar Rp936 miliar pada Mei 2023 baru tercapai Rp371 miliar. 

"Ini menunjukkan upaya peningkatan PAD Kota Bogor 2023 dari sektor pajak melihatkan hasil. Di sisi lain, ekonomi di Kota Bogor sudah tumbuh recovery maupun perputaran ekonomi di Kota Bogor benar-benar menunjukkan kondisi yang pulih dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Deni, Kamis 8 Juni 2023.

Sedangkan, untuk sektor retribusi jumlahnya masih relatif kecil yakni 21,94 persen namun nilainya lebih besar dibanding 2022. Untuk kekayaan daerah berupa sumbangan dari BUMD baru tercapai 16,46 persen atau sebesar Rp5 miliar dari perbankan, sementara BUMD lain sampai bulan Mei 2023 belum ada yang masuk. Lain-lain PAD dari Rp325 miliar yang ditargetkan sudah masuk Rp83 miliar atau 25,26 persen.

"Performa di triwulan pertama menuju triwulan kedua pada beberapa sektor perlu menjadi perhatian. Dari BUMD barangkali untuk disegerakan penyetoran sebagian labanya yang sudah menjadi komitmen, tentunya kebutuhan belanja kita di triwulan kedua cukup signifikan," terang Deni.

Deni menjabarkan, untuk sektor pajak sampai Mei 2023 terbesar di PBB-P2, tercapai Rp118 miliar (71 persen) dari target Rp165 miliar. Hal ini kata Deni dipengaruhi instrumen stimulus yang dikeluarkan.

"Jika dibandingkan pada Mei tahun 2022 yang sebesar Rp89 miliar, ada performa yang cukup baik, meningkat hampir Rp30 miliar. Treatment atau penanganan yang diterapkan sama, tetapi wajib pajak membayar lebih dan salah satu peningkatan adalah tahun 2023 NJOP ditingkatkan sebesar maksimum 30 persen dari tahun 2022," bebernya.

Deni berpendapat, hal ini tidak terlepas dari ekonomi masyarakat yang masih terbebani kondisi Covid-19 yang masih terasa untuk ekonomi di tahun 2023. Adapun pajak yang masih kecil ada di BPHTB yang baru tercapai 21,37 persen karena target 2023 sebesar 396 persen, maka jika dibanding realisasi pada tahun 2022 angka sebesar 205 persen. Pendekatan-pendekatan terus diupayakan untuk segera dilakukan pembayaran pada beberapa transaksi yang cukup signifikan.

"Ini juga berpengaruh pada kebijakan di BPN dan kami terus berkoordinasi dengan BPN serta para Wajib Pajak. Apresiasi saya untuk beberapa OPD yang secara perform angkanya baik sampai dengan Mei 2023. Dilihat dari per OPD maka yang masih relatif kecil ada di DPMPTSP, karena target PBG sebesar Rp28 miliar baru terealisasi Rp2,2 miliar," paparnya.

"Ini menjadi perhatian kami karena tentunya akan mengganggu pendapatan secara keseluruhan  untuk target retribusi, untuk lain-lain. PAD saya melihat realisasi tahun 2023 menunjukan hal yang baik dibanding tahun lalu walaupun dari sisi target ada beberapa kontraksi target di beberapa OPD mengingat kondisinya perlu ada perubahan di tahun 2023," tambah Deni.

Deni juga mengatakan, evaluasi yang dilakukan dalam rakor kemarin yang pertama di tahun 2023 untuk kegiatan hingga bulan Mei 2023. Rakor sendiri diikuti  incomer retribusi, perwakilan BUMD dan incomer PAD lainnya.

Sementara itu, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah menyampaikan selain perbaikan peningkatan pendapatan berupa ekstensifikasi dan intensifikasi, perlu juga dibantu dan didukung elektronifikasi atau secara digitalisasi agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

"Namun perlu diingat juga kemampuan teknologi warga Kota Bogor tidak sama sehingga perlu dilakukan edukasi secara kontinyu dan masif, karena itu inovasi teknologi yang diciptakan harus diimbangi dengan literasinya. Kalau hal itu ada maka pelayanan bagi masyarakat OK," terang Sekda.

Syarifah menjelaskan, untuk evaluasi yang dilakukan, harus terus dan intensif karena kebutuhan pembangunan semakin banyak, disisi lain pendapatan-pendapatan terdampak akibat adanya perubahan kebijakan. Kepada incomer retribusi dan semua pihak terkait, dirinya juga mengajak berupaya bagaimana untuk menyikapi hasil dari evaluasi.

"Jika terjadi defisit maka ada tiga langkah yang diambil, yaitu meminjam, mengurangi belanja dan meningkatkan pendapatan. Kalau ingin kegiatan berjalan lancar, maka tingkatkan pendapatan untuk menghindari kedua langkah lain. Pilihannya hanya tiga saja,” pungkasnya.*** (rizki mauludi)