Hore, Skema Diskon PBB di Kota Cimahi Bakal Naik Dua Kali Lipat

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menggencarkan strategi baru untuk optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 dengan memperluas skema diskon hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Setelah berhasil melampaui target penerimaan tahun lalu, kota Cimahi menetapkan target yang lebih besar dengan harapan mendorong partisipasi masyarakat sejak awal tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mardi Santoso mengungkapkan bahwa capaian PBB 2025 sangat memuaskan.

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp58,9 miliar, realisasi penerimaan berhasil mencapai Rp67,73 miliar atau melampaui target yang telah ditetapkan.

“Kita melihat potensi yang besar dari kontribusi masyarakat. Untuk tahun 2026, target PBB kita tingkatkan, dan salah satu langkah utama adalah memperluas kebijakan insentif,” kata Mardi, Kamis 15 Januari 2026.

Menurutnya, perbedaan signifikan ada pada skema diskon. Jika tahun 2025 diskon 100 persen hanya diberikan untuk PBB dengan nominal hingga Rp50 ribu, maka pada tahun ini batasnya dinaikkan menjadi hingga Rp100 ribu.

“Ya, sekarang sampai dengan Rp100 ribu itu diskon 100 persen, gratis,” jelasnya.

Mardi menuturkan, pajak tetap menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah meskipun di tahun ini fokus pada efisiensi anggaran.

Pasalnya, fungsi PBB tidak hanya sebatas sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di berbagai sektor.

“Pembangunan jalan, peningkatan fasilitas umum, semua itu bergantung pada kontribusi pajak dari masyarakat," tuturnya.

"Dengan efisiensi yang kita jalankan, kita tetap berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Selain kebijakan insentif, lanjut Mardi, Bappenda juga mempermudah akses pembayaran melalui berbagai kanal. Tren pembayaran PBB 2026 bahkan sudah mulai terlihat sejak awal tahun, didukung dengan sosialisasi intensif melalui media sosial, spanduk, poster, surat edaran ke kelurahan, serta kerja sama dengan perangkat wilayah.

“Kita ingin memastikan setiap masyarakat tahu dan bisa membayar PBB dengan mudah. Semoga dengan langkah-langkah ini, capaian tahun 2026 bisa lebih baik lagi,” tandasnya. ***