IAW Desak Pemerintah Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemanfaatan Hutan

INILAHKORAN, Bandung - Penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kehutanan di Indonesia menuai kritik. Meski pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklaim sejumlah capaian, penanganan hukum terhadap oknum birokrasi yang diduga terlibat justru dinilai lemah.

Satgas PKH yang dibentuk melalui Perpres No. 5/2025 aktif menindak korporasi yang membuka lahan sawit tanpa izin. Namun, Kejaksaan Agung dianggap pasif dalam mengusut dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus menyoroti ketidakadilan dalam penerapan hukum. “Kenapa rakyat kecil ditangkap karena kebun sawit dua hektar di hutan, sementara konglomerat sawit yang buka ribuan hektar justru diajak negosiasi?” ujar Iskandar dalam keterangannya Senin 15 September 2025.

Menurut Iskandar, praktik pembukaan sawit ilegal sudah berlangsung sejak 2005 dengan pola “tanam dulu, urus belakangan”. Regulasi bahkan dinilai memberi celah legalisasi.

“PP 60/2012, PP 104/2015, hingga pasal 110a dan 110b UU Cipta Kerja memberi peluang memperoleh legalitas administratif, bukan penegakan pidana,” tegasnya.

Data BPK pada 2021 mencatat 4,61 juta hektare kawasan hutan digunakan secara ilegal, 2,9 juta hektare di antaranya ditanami sawit. Tahun 2023, kebun sawit ilegal yang masih aktif tercatat 2,5 juta hektare dengan potensi kerugian negara Rp300 triliun.

Kejagung sempat menggeledah ruangan di KLHK pada Oktober 2024, menyita dokumen dan file digital. Namun, hingga kini belum ada aparatur KLHK yang ditetapkan tersangka.

“Dugaan Kejagung korupsi itu rentang 2005–2024, tapi tidak ada ASN KLHK yang diumumkan tersangka. Ada apa?” tanya Iskandar.

Sementara itu, Satgas PKH berhasil mengembalikan 3,3 juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal, menindak 315 perusahaan sawit di 12 provinsi, dan menambah penerimaan negara Rp605 miliar. Namun, Iskandar mempertanyakan mengapa hanya perusahaan yang disasar, sementara pejabat pemberi izin tidak tersentuh.

IAW juga menyoroti pola berulang, perusahaan menanam sawit terlebih dahulu, baru mengurus pelepasan kawasan, bahkan memakai modus kemitraan adat tanpa dasar hukum. Ada pula indikasi pemalsuan IPPKH, perusahaan cangkang, hingga keterlibatan pejabat eselon I dan II KLHK.

Meski pemerintah telah memisahkan KLHK menjadi dua lembaga lewat Perpres 139/2024 dan memperluas kewenangan Satgas PKH melalui revisi PP 24/2021, langkah ini dinilai belum cukup.

“Kalau denda jadi solusi tunggal, hukum kehilangan tajinya. Yang kaya bayar, yang miskin dipenjara,” kata Iskandar.

IAW mendesak Kejagung segera mengumumkan nama ASN dan perusahaan yang sudah memenuhi bukti hukum. Mereka juga mengusulkan audit forensik bersama BPK dan KPK atas seluruh SK pelepasan kawasan hutan sejak 2005, serta audit berkala untuk memastikan pengawasan negara.

“Jika Satgas PKH berhasil mengembalikan lebih dari 3 juta hektare kawasan hutan, maka bola ada di tangan Kejagung. Rakyat ingin tahu siapa aktor birokrasi yang selama ini ‘mengizinkan’ korupsi terjadi,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Iskandar menegaskan pentingnya dukungan hukum terhadap komitmen Presiden Prabowo. “Indonesia tidak butuh drama hukum, tapi penegakan keadilan yang nyata, berimbang, dan tidak diskriminatif,” katanya.***