IAW Soroti Mandeknya Proyek INA-24, Kemenhub Diminta Buka Penyebab Keterlambatan

INILAHKORAN.ID - proyek peningkatan keselamatan pelayaran nasional melalui Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation Project (INA-24), kembali menjadi perhatian. 

Meski telah memperoleh dukungan pendanaan internasional sejak hampir satu dekade lalu, proyek strategis yang ditujukan untuk memodernisasi sistem navigasi laut Indonesia itu dinilai belum memberikan hasil yang sebanding dengan target yang ditetapkan.

Indonesian Audit Watch (IAW) menilai, lambannya realisasi proyek tersebut menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas tata kelola proyek pemerintah yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Menurut lembaga itu, persoalan yang terjadi tidak bisa lagi dipersempit hanya pada kendala teknis pelaksanaan.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus menegaskan, urgensi proyek tersebut tidak pernah dipersoalkan. Sebaliknya, yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya implementasi meski dukungan pembiayaan dan kerja sama internasional telah tersedia.

"Persoalannya bukan apakah Indonesia membutuhkan proyek ini atau tidak. Kebutuhannya jelas. Pertanyaannya adalah mengapa proyek yang sudah memiliki pembiayaan, dukungan internasional, dan tujuan strategis masih belum menghasilkan manfaat yang dijanjikan," ujar Iskandar dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

INA-24 merupakan proyek pengembangan dan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), yang didanai melalui skema pinjaman lunak Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Pemerintah Korea Selatan yang dikelola Export-Import Bank of Korea (KEXIM). Nilai pembiayaan proyek tersebut mencapai sekitar USD97,1 juta.

Melalui proyek ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas sistem navigasi laut guna memperkuat keselamatan pelayaran serta mendukung aktivitas logistik dan transportasi maritim nasional. Namun hingga kini, manfaat yang diharapkan dinilai belum terlihat secara optimal.

IAW mengingatkan, INA-24 merupakan program yang dirancang sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, keterlambatan penyelesaiannya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.

Sorotan pun mengarah kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai institusi yang saat ini memegang kendali pelaksanaan proyek.

Menurut Iskandar, publik berhak mengetahui langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut.

"Yang menjadi ukuran bukan siapa yang memulai proyek, tetapi siapa yang sedang memegang tanggung jawab ketika persoalan itu berlangsung," ucapnya.

IAW menilai, evaluasi menyeluruh terhadap hambatan proyek, penguatan koordinasi lintas instansi, penyusunan strategi percepatan, hingga komunikasi dengan pihak Korea Selatan perlu dibuka secara transparan kepada publik.

Dalam kajiannya, IAW menilai persoalan utama INA-24 mengarah pada lemahnya eksekusi program atau implementation gap, yakni ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Iskandar, sebuah proyek dapat dikategorikan mengalami masalah tata kelola ketika seluruh instrumen pendukung tersedia, tetapi manfaat publik yang dijanjikan tidak kunjung tercapai.

"Dana tersedia, regulasi tersedia, institusi tersedia, tetapi manfaat publik belum optimal. Itu menunjukkan ada persoalan dalam rantai implementasi," katanya.

IAW menilai sejumlah aspek perlu menjadi fokus evaluasi, mulai dari perencanaan risiko, kesiapan teknis pelaksanaan, sistem pengadaan, hingga pengawasan proyek secara menyeluruh.

Selain itu, pengendalian proyek juga dianggap menjadi faktor krusial. proyek dengan skala besar dan melibatkan pembiayaan internasional membutuhkan kepemimpinan yang mampu memastikan target waktu, kualitas pekerjaan, efisiensi anggaran, serta koordinasi antarlembaga berjalan efektif.

Kompleksitas proyek INA-24 juga semakin tinggi, karena melibatkan banyak institusi, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Bappenas, hingga Pemerintah Korea Selatan sebagai pemberi pinjaman.

Guna mengungkap akar persoalan secara objektif, IAW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja terhadap proyek INA-24.

Menurut Iskandar, audit tersebut harus mampu menjawab penyebab mendasar keterlambatan, bukan sekadar memeriksa kelengkapan administrasi atau penggunaan anggaran.

Melalui audit kinerja, BPK dapat menilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas pencapaian tujuan proyek, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan pelaksanaan.

"Audit kinerja penting agar persoalan ini tidak berhenti pada saling menyalahkan. Publik membutuhkan jawaban berbasis data," katanya.

IAW menilai keterlambatan INA-24 tidak hanya berdampak pada sektor pelayaran, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan mitra internasional terhadap kapasitas Indonesia dalam mengelola proyek pembangunan yang dibiayai melalui kerja sama luar negeri.

Iskandar mengatakan, keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur dari kemampuannya memperoleh pinjaman pembangunan, melainkan juga dari kemampuannya merealisasikan proyek hingga memberikan manfaat nyata.

"Kepercayaan internasional dibangun bukan hanya ketika negara mendapatkan pinjaman, tetapi ketika negara mampu mengubah pinjaman tersebut menjadi hasil nyata," ucapnya.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian proyek-proyek strategis yang tertunda dinilai dapat menjadi tolok ukur efektivitas agenda reformasi birokrasi, percepatan pembangunan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

IAW juga mendorong Kejaksaan mengambil peran preventif, melalui pendampingan hukum agar proses percepatan proyek tetap berjalan sesuai regulasi dan memberi kepastian bagi pengambil kebijakan.

Hingga kini, publik masih menanti penjelasan resmi Kementerian Perhubungan mengenai perkembangan terbaru INA-24, termasuk capaian proyek, hambatan yang dihadapi, serta target penyelesaiannya.

Sebab, setelah hampir sepuluh tahun berjalan, INA-24 tidak lagi sekadar proyek pembangunan sarana navigasi. proyek ini telah menjadi cerminan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola utang pembangunan, menjaga kepercayaan mitra internasional, dan memastikan setiap rupiah pembiayaan negara berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat.***