IDI Jabar 2025 Merosot ke 80,86: Kebebasan Pers hingga Kinerja Lembaga Disorot

INILAHKORAN.ID - Penurunan Indeks demokrasi Indonesia (IDI) Jabar pada 2025 menjadi sinyal yang tidak bisa dianggap remeh. 

Di tengah statusnya yang masih masuk kategori baik, kualitas demokrasi di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini justru menunjukkan gejala perlambatan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat, nilai IDI provinsi ini turun menjadi 80,86 poin pada 2025 atau merosot 1,94 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 82,80 poin. 

Penurunan itu sekaligus menyeret posisi Jawa Barat dalam pemeringkatan nasional, dari sebelumnya berada di papan atas kini turun ke posisi 19.

IDI sendiri merupakan instrumen pengukuran yang disusun BPS untuk membaca kualitas demokrasi daerah melalui tiga dimensi utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Jika ditarik dalam tren lima tahun terakhir, perjalanan demokrasi di Jawa Barat terbilang tidak stabil. Setelah sempat berada pada titik rendah di angka 79,72 poin pada 2021, skor IDI sempat melonjak menjadi 83,34 poin pada 2022. Namun, tren tersebut tidak bertahan lama karena kembali terkoreksi menjadi 83,04 pada 2023, turun ke 82,80 pada 2024, lalu kembali melemah menjadi 80,86 pada 2025.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, capaian tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Menurutnya, angka di atas 80 memang menempatkan Jawa Barat dalam kategori demokrasi yang baik, namun fluktuasi yang terus terjadi menunjukkan fondasi demokrasi masih menghadapi tantangan serius.

“Jawa Barat memang telah mencapai kategori demokrasi yang baik, namun tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan angka, melainkan meningkatkan kualitas demokrasi agar lebih substantif. Di situlah kunci pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Margaretha Ari dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Margaretha menjelaskan, naik turunnya skor IDI sangat dipengaruhi dinamika di lapangan. Faktor seperti kebebasan sipil, kualitas partisipasi politik warga, performa lembaga demokrasi, hingga kondisi sosial-politik memiliki dampak langsung terhadap hasil pengukuran.

“Nilai IDI itu fluktuatif itu artinya, demokrasi kita belum sepenuhnya stabil. Bahkan kebijakan politik di tingkat pusat maupun daerah sangat kuat memengaruhi capaian demokrasi di Jawa Barat,” ucapnya.

Ia menegaskan, keberadaan IDI seharusnya tidak berhenti sebagai angka statistik tahunan, tetapi dimanfaatkan sebagai pijakan kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

“IDI adalah fact-based information yang menjadi bagian dari upaya membangun budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based decision making). Ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, demokrasi yang sehat juga harus ditopang hubungan sosial yang inklusif di tengah masyarakat, bukan sekadar kekuatan lembaga formal.

“demokrasi yang ideal ditandai dengan keseimbangan kekuasaan dan meningkatnya inklusivitas, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui adanya sejumlah indikator penting yang mengalami penurunan dalam penghitungan IDI 2025. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Wahyu Mijaya menyebut, capaian Jawa Barat memang masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya 78,19 poin, namun evaluasi tetap harus dilakukan.

“Betul kita mengalami penurunan dibanding 2024. Tetapi posisi Jawa Barat masih dalam kategori baik, karena nilainya masih di atas 80,” ujar Wahyu.

Beberapa aspek yang tercatat mengalami pelemahan di antaranya capaian legislasi, keterbukaan informasi publik, kesetaraan gender, kebebasan pers, hingga kebebasan berkeyakinan.

“Nanti kami pelajari lebih detail poin-poin apa saja yang menyebabkan penurunan cukup signifikan. Kami harus memahami lebih detail indikator apa saja yang menyebabkan Jawa Barat turun (termasuk), dari sisi kebebasan pers,” ucapnya.

Wahyu menilai, penurunan pada indikator kebebasan berkeyakinan lebih banyak dipengaruhi dinamika sosial di tengah masyarakat ketimbang faktor pemerintah.

“Ini menjadi perhatian bersama. Ada berbagai kondisi di masyarakat yang mungkin memengaruhi penilaian tersebut,” imbuhnya.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah menyiapkan rencana aksi untuk memperbaiki indikator yang mengalami pelemahan. Langkah tersebut juga akan melibatkan sejumlah institusi penyedia data seperti BPS, Dewan Pers, dan Komisi Informasi.

Di tengah sejumlah penurunan, terdapat pula aspek yang justru mengalami peningkatan. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan melonjak dari 75 menjadi 100 poin. Selain itu, pemenuhan hak pekerja meningkat 11,26 poin, serta indikator perlindungan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat naik 4,94 poin.

“Ada yang turun dan ada juga yang naik. Yang turun mari kita perbaiki bersama, sementara yang naik harus kita pertahankan,” katanya.

Akademisi Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono memandang, penurunan IDI Jawa Barat tahun ini sebagai pertanda berkurangnya kualitas demokrasi yang perlu segera direspons.

Ia menilai, turunnya posisi Jawa Barat dari peringkat tujuh ke peringkat 19 nasional bukan sekadar perubahan angka statistik, tetapi menunjukkan adanya tekanan pada kualitas demokrasi di daerah.

“Ini sinyal kemunduran yang nyata, tetapi belum sampai tahap krisis demokrasi,” ujar Kristian.

Menurutnya, kondisi saat ini belum masuk fase darurat, namun cukup untuk menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah.

“Karena skor masih di atas 80 dan di atas rata-rata nasional, jadi bukan jatuh bebas, tetapi ada pelemahan yang harus diwaspadai,” katanya.

Kristian mengungkapkan, penurunan terbesar terjadi pada dimensi kapasitas lembaga demokrasi, yang turun dari 77,47 poin menjadi 73,95 poin. Selain itu, aspek kebebasan turun dari 88,17 menjadi 86,02, sementara aspek kesetaraan bergerak turun tipis dari 82,83 menjadi 82,39.

“Yang paling menekan justru kapasitas lembaga demokrasi,” ucapnya.

Kristian melanjutkan, kondisi itu berkaitan dengan sejumlah persoalan mulai dari efektivitas lembaga legislatif, netralitas penyelenggara pemilu, mutu birokrasi pelayanan publik, hingga akses terhadap perlindungan sosial dan kesempatan kerja.

Kristian menilai, penurunan IDI tidak dapat dianggap sebagai akibat metode penghitungan semata. Sebab, indikator tersebut disusun melalui penelusuran media, dokumen resmi, dan diskusi kelompok terarah yang divalidasi melalui triangulasi data.

“Kalau yang turun banyak aspek sekaligus, berarti ada pelemahan yang nyata, bukan hanya faktor teknis,” katanya.

Meski demikian, ia belum menyimpulkan penurunan itu sepenuhnya dipengaruhi pemerintahan baru di Jawa Barat karena IDI 2025 masih merekam masa awal transisi kekuasaan.

“Dedi Mulyadi dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga angka IDI 2025 merekam masa awal pemerintahannya sekaligus sisa dampak politik sebelumnya. Yang terlihat ialah penurunan aspek kebebasan dari 88,17 ke 86,02 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi dari 77,47 ke 73,95. Jadi, ada tekanan terukur pada ruang publik, tetapi belum cukup bukti untuk mengatakan penurunan itu sepenuhnya lahir dari kebijakan satu tahun pemerintahan baru,” paparnya.

Ia mengingatkan, melemahnya demokrasi berpotensi menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah jika tidak segera direspons melalui kebijakan konkret.

“Turunnya indeks demokrasi biasanya dibaca publik sebagai sinyal pemerintah kurang terbuka dan pengawasan melemah,” tuturnya.

Sebab itu, ia mendorong pemerintah segera memperluas ruang kritik, memperkuat mekanisme pengawasan antarlembaga, serta memastikan layanan publik semakin terbuka dan partisipatif.

“Pemerintah harus membuktikan partisipasi itu lewat keputusan, prosedur, dan perilaku sehari-hari,” tandasnya.