Ihwal Polemik Pembangunan, Pemkot Cimahi: Sesuai Prosedur dan Anggaran Diaudit BPK

INILAHKORAN.ID - Berbagai isu tak sedap hingga banjir kritik tengah menghinggapi Pemkot Cimahi, terutama dalam hal pembangunan.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira angkat suara. Dia pun memberikan jaminan seluruh program pembangunan di Kota Cimahi pada 2025 telah berjalan sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku. 

"Aspek pengawasan menjadi prioritas melalui proses audit menyeluruh yang dilakukan oleh lembaga berwenang," kata Adhitia, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan telah diterapkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

"Apa yang sedang ditempuh oleh Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan prosedur dan aturan, dari sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan," ujarnya.

Dalam hal pengawasan, Adhitia menjelaskan, saat ini seluruh kegiatan pembangunan sedang menjalani proses audit ganda. 

"Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh APIP (aparat pengawasan internal pemerintah), tetapi juga oleh auditor eksternal dari BPK RI," jelasnya.

Dia menilai, lingkup pemeriksaan tidak terbatas pada proyek fisik tertentu saja, melainkan mencakup seluruh pos anggaran yang terserap.

"Kaitan dengan pengawasan, seluruh pembangunan yang ada di Kota Cimahi di tahun anggaran 2025 saat ini sedang dilakukan proses audit," ucapnya. 

"Jadi audit ada dua, ada audit oleh APIP maupun oleh auditor dari BPK RI. Saya rasa semua anggaran ya yang diaudit, tidak hanya masalah pembangunan fisik tertentu saja. Kalaupun misalkan ada kesalahan dan lain sebagainya, kekurangan nanti akan dilihat dari hasil pemeriksaan," katanya.

Adhitia memaparkan sejumlah proyek strategis yang menjadi fokus pembangunan tahun ini, antara lain pembangunan Bundaran Jati, pengembangan Puskesmas Cibeureum, hingga pembangunan Unit Pengelolaan Darah di RSUD Cibabat. 

"Selain itu, sejumlah fasilitas pendidikan juga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat," sebutnya.

Salah satu proyek yang mendapatkan perhatian khusus, yakni pembangunan rumah dinas. Lantaran kondisi lahan eks-pertanian yang membutuhkan penanganan teknis mendalam, kebijakan yang diambil itu fokus pada tahap pemadatan tanah pada 2025.

"Termasuk rumah dinas di tahun 2025 baru pemadatan. Kita tidak ingin membangun sembarangan, jadi dalam proses pemadatan juga harus maksimal sebab tanah existing sawah dan kedalamannya juga lumayan," paparnya. 

"Kebijakan pada saat itu disepakati tahun 2025 pemadatan dulu, nanti pelaksanaan pembangunan fisik rumahnya di tahun 2026 sesuai perencanaan anggaran," jelasnya.