DPRD Jabar Dukung Fokus Infrastruktur 2027, Cuma Ada Tapinya..

INILAHKORAN.ID - Setelah menargetkan perbaikan jalan provinsi secara masif pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diproyeksikan menggeser fokus pembangunan infrastruktur ke tingkat kabupaten, kota, hingga desa pada 2027.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat distribusi barang, memperkuat konektivitas wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan seiring dengan penguatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang saat ini diprioritaskan Pemprov Jabar merupakan strategi untuk menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika konektivitas wilayah membaik, distribusi barang dan jasa akan semakin lancar dan biaya logistik dapat ditekan.

Sebab itu, setelah jalan-jalan berstatus kewenangan provinsi selesai diperbaiki, perhatian pemerintah diarahkan pada pembangunan jalan lingkungan di desa, kelurahan, serta dukungan infrastruktur di kabupaten dan kota melalui skema bantuan keuangan.

"Kalau kemarin semua jalan provinsi, selesai. Nah, besok sudah masuk ke kota, kabupaten dengan adanya bantuan jalan lingkungan desa dan juga di kelurahan," ujar Iwan, Kamis (16/7/2026).

Iwan mengungkapkan, arah kebijakan tersebut mulai terlihat dalam proses perencanaan pembangunan 2027. Pemprov kembali membuka ruang usulan bantuan keuangan untuk daerah, pembangunan desa, hibah, hingga program infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat.

"Pada perencanaan 2027 ke depan sudah dibuka lagi kamus usulan. Pada waktu SIPD itu sudah membuka ruang buat pembangunan desa, kemudian bantuan keuangan kota, hibah dan sebagainya," katanya.

Menurut dia, strategi pembangunan yang menjangkau hingga tingkat desa dan lingkungan permukiman akan menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Jawa Barat.

"Dengan cara seperti itu akan muncul pergerakan distribusi dan pergerakan ekonomi. Itu arah di 2027," ucapnya.

Tetap Perhitungkan Kemampuan Fiskal Daerah

Meski mendukung langkah tersebut, DPRD mengingatkan Pemprov Jabar agar tetap memperhitungkan kemampuan fiskal daerah yang diperkirakan mengalami tekanan pada 2027. Maka dari itu ia mengingatkan, agar pembangunan infrastruktur tetap proporsional menyesuaikan kondisi fiskal.

Mengingat proyeksi anggaran daerah tahun depan kata dia, berpotensi turun sekitar 4,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi kondisi keuangan nasional yang belum sepenuhnya pulih, termasuk belum optimalnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

"Kemungkinan juga volume anggaran kita di tahun 2027 ini menurun 4,34 persen. Kemungkinan dari Rp30 triliun ke Rp28 triliun," katanya.

Ia menilai, ketidakpastian transfer dana dari pusat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat.

"Kalau kemarin Rp2,4 triliun kita tidak dapat DBH, nah enggak tahu tahun depan seperti apa," ujarnya.

Meski ruang fiskal diperkirakan menyempit, DPRD Jabar tetap mendukung komitmen Gubernur Dedi Mulyadi yang ingin mempertahankan laju pembangunan. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Keinginan gubernur untuk terus ngegas pembangunan, itu kita sepakat. Tapi pilihan prioritasnya yang harus dikuatkan. Karena provinsi sudah banyak jalan yang baik, memang sekarang memperkuat pembangunan di kota dan kabupaten," kata Iwan.

Selain infrastruktur jalan, DPRD juga meminta Pemprov Jabar tetap memberi perhatian pada sektor strategis lainnya seperti pertanian, perkebunan, pengairan, dan kelautan yang menjadi penopang ekonomi daerah serta sumber penghidupan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.