Imbas Penutupan Tambang, Ratusan UMKM Olahan Batu Kapur di Cipatat Terancam Gulung Tikar

INILAHKORAN, Ngamprah - Para pelaku UMKM tambang di Kecamatan Cipatat dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjerit lantaran keterbatasan distribusi bahan batu kapur atau gamping yang kian terbatas.

Kondisi tersebut dipicu tidak beroperasinya sebagian besar galian batu kapur alias gulung tikar usai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat menemukan adanya 176 titik tambang ilegal di wilayah Jawa Barat dan 14 pertambangan di antaranya berada di Bandung Barat.

"Sebetulnya kami hanya pelaku UMKM yang mengolah batu glamping yang di dalamnya mengandung unsur kimia calsium diperlukan untuk kebutuhan industri pakan ternak (feed mill), stabilisator ph tanah untuk pertanian dan perkebunan," kata salah satu pelaku UMKM olahan batu gamping Radi Rochyadi asal Kampung Cibogo, RT 05/04, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat saat ditemui, Jumat 27 Juni 2025.

"Kemudian untuk smelter baja, industri rafinasi gula, industri bata ringan, roster, semen dan bahan bangunan lainnya, pengolahan crude palm oil (CPO) dan berbagai industri turunan yang lainnya," sebutnya.

Namun, sambung Radi, akibat terhambatnya industri olahan batu kapur/gamping memberikan berdampak besar terhadap industri dihilir lantaran suplai bahan baku yang terbatas.

"Karena sebagian besar galian batu kapur atau gamping itu ditutup berimbas pada distribusi bahan baku (batu kapur) menjadu sangat terbatas dan tidak memadai untuk diproduksi sesuai volume kebutuhan," ungkapnya.

Radi menyebut, pabrik olahan batu mulai dari perusahaan skala besar, menengah dan home industri (UMKM) sebagian besar berlokasi di Desa Citatah, Gunung Masigit (Kecamatan Cipatat) dan Desa Ciburuy dan Padalarang (Kecamatan Padalarang)

"Untuk jumlah perusahaan tambang baik besar maupun menengah ada sekitar 42, sementara untuk home industri atau UMKM ada ratusan dengan penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 10 ribu orang," sebutnya.

Sejak sebagian besar perusahaan galian batu kapur atau gamping tidak beroperasi karena ditutup, ungkap Radi, industri olahan batu kapur pun banyak yang tidak menjalankan usahanya.

"Terutama pabrik-pabrik kecil yang berskala home industri dan UMKM," imbuhnya.

Padahal, sambung Radi, sebagian masyarakat Desa Citatah dan Gunung Masigit, Ciburuy dan Padalarang ini sudah menjadikan batu kapur atau gamping sebagai sumber mata pencaharian yg telah berjalan selama puluhan tahun dan turun temurun.

Tak cuma itu, lanjut Radi, pabrik-pabrik bahan bangunan seperti di Citeko, Plered Kabupaten Purwakarta yang memproduksi roster itu, salah satu bahan bakunya dari Cipatat.

"Makanya ketika tambang ditutup itu langsung berdampak ke kita. Sampai saat ini ada belasan perusahaan tambang yang tutup di Kecamatan Cipatat. Hanya tinggal dua atau tiga perusahaan yang masih beroperasi dan kita kesulitan untuk distribusi bahan baku," bebernya.

Sekarang, lanjut Radi, pabrik-pabrik bahan bangunan di Citeko sudah mulai menjerit juga lantaran pasokan bahan baku yang tidak memadai.

"Masih ada yang produksi tapi sebagian besar sudah tutup dan kalau tidak buka berpotensi gulung tikar," tegasnya.

Tak cuma pengusaha, dampak kondisi ini juga dirasakan masyarakat yang selama ini menjadi buruh tambang. Menurutnya, mereka tak tahu menahu urusan pertambangan atau pun perizinan seperti apa.

"Karena yang mereka tahu, bekerja di tambang kapur ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat Citatah, Gunung Masigit dan Padalarang secara turun temurun," tuturnya.

"Mulai dari operator eskavator, sopir, kondektur hingga buruh tambang itu mereka rata-rata turun temurun. Jadi kami berharap tambang ini bisa segera dibuka kembali," sambungnya.

Radi menegaskan, pihaknya sepakat dengan penutupan tambang-tambang ilegal di wilayahnya. Namun, sepengetahuannya, tambang-tambang yang ada di wilayah Cipatat sudah mengantongi izin resmi pertambangan.

"Kasihan masyarakat kecil, satu atau dua hari aja enggak kerja itu mereka kerepotan. Jadi selain melihat aspek lingkungan, lihat juga aspek sosial ekonomi masyarakatnya," tegasnya.
 
Kondisi yang sama juga turut dirasakan Iyan Sopian (36), pelaku UMKM olahan batu kapur asal Kampung Cisaladah RT03/10 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat.

Bersama 14 karyawannya, pemilik CV SLJP ini mulai kebingungan untuk mendapatkan bahan baku batu kapur atau gamping untuk diolah menjadi berbagai campuran produk.

"Dengan kondisi seperti ini, saya bertanya kepada karyawan apakah ada opsi mau kerja di mana kalau ini tutup," kata Iyan.

"Saya tanya itu, karena saya juga bingung kalau pabrik ditutup mereka (karyawan) mau kerja apa. Sementara, mereka juga sebagian besar terbentur persoalan pendidikan dan keahlian," sambungnya.

Rata-rata, sebut Iyan, karyawannya hanya lulusan SD dan banyak juga yang tidak bersekolah, sehingga sebagian dari mereka itu buta huruf.

"Bingung harus gimana. Kalaupun ada aturan pasti kita ikuti, tapi kalau seandainya ditutup itu berat terlebih target pasar produk kita itu untuk campuran pakan," ungkapnya.

Iyan mengaku keberatan dengan langkah penutupan tambang di wilayahnya lantaran imbasnya juga dirasakan masyarakat. Termasuk, pelaku usaha yang menjadikan batu gamping sebagai campuran untuk produk-produknya.

"Enggak cuma kita, yang lain juga kena dampak. Kita keberatan, ini usaha komoditas dan semua saling bergantung mulai dari kakek sampai cucu, termasuk pekerja," sebutnya.

"Kalau untuk kesejahteraan masih jauh, tapi minimal cukup untuk makan mereka," tambahnya.

Iyan mengaku, kondisi ini sudah dirasakan sejak sebulan lalu, pasca bencana longsor tambang yang terjadi di Cirebon. "Kita mulai kesulitan untuk mendapat pasokan bahan baku itu sejak sebulan dan adanya surat edaran dari pemerintah," ucapnya.

Iyan menyebut, usahanya berfokus di industri campuran semen, pakan ternak, termasuk untuk pupuk pertanian. Sedangkan campuran lain seperti jagung kan mahal, kalau batu kapur bisa meminimalisir biaya.

"Dalam kondisi normal, produksi pengolahan batu kapur itu bisa menghasilkan 25-40 ton per hari. Tapi sekarang, 10 ton juga belum tentu dapat," ucapnya.

Iyan menyebut, pihaknya menerapkan sistem borongan dalam pengolahan batu kapur. Sehingga, karyawannya bisa mendapatkan uang sesuai banyaknya kuantiti batu kapur yang berhasil diproduksi.

"Kalau sehari mereka bisa menghasilkan 25-40 ton itu sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Tapi, kalau sekarang kurang dari 10 ton, mereka pulang juga dengan tangan hampa gak sesuai kebutuhannya di rumah," ujarnya.

Untuk di Kampung Cisaladah, Desa Gunung Masigit ini ada sekitar 40 industri yang bergerak di bidang pertambangan.

"Kan kebayang rata-rata yang kerja di sini itu, satu pabrik itu 14 karyawan dan 1 karyawan punya tanggungan lain, ada anak istri dan lainnya," sambungnya.

Bahkan, ungkap Iyan, untuk besok usaha pengolahan batu kapurnya kemungkinan tidak akan beroperasi lantaran bahan baku yang sudah habis.

"Di wilayah ini saja sudah 6 UMKM yang tutup, dan kemungkinan kita juga akan tutup," tandasnya.