Immanuel Ebenezer Merengek Minta Amnesti, Prabowo Tegas Tak Akan Bela Pejabat Korup

INILAHKORAN - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel. Menurut Hasan, Presiden sama sekali tidak akan membela pejabat yang terjerat kasus korupsi.

“Presiden pernah menyampaikan dengan jelas, beliau tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi, mari kita serahkan sepenuhnya kepada proses penegakan hukum,” kata Hasan Nasbi.

Hasan mengungkapkan, selama 10 bulan memimpin Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo rutin mengingatkan para menteri dan wakil menteri agar tidak bermain-main dengan korupsi. 

“Setiap saat Presiden mengingatkan agar bekerja untuk rakyat dan jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu menunjukkan keseriusan beliau,” tegasnya.

Sikap tegas Presiden ditunjukkan pada Jumat (22/8) malam, hanya beberapa jam setelah KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Presiden langsung menandatangani surat pemberhentian Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Bapak Presiden telah menandatangani keputusan pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer. Selanjutnya, seluruh proses hukum diserahkan kepada KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota kabinet dan pejabat pemerintah,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Kasus ini menjadi catatan penting karena Noel adalah pejabat pertama di Kabinet Merah Putih yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam periode 10 bulan pemerintahan Prabowo Subianto. Ia ditangkap bersama 10 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di Jakarta pada Kamis (21/8).

Meski begitu, Noel sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden dan membantah terlibat dalam pemerasan. Ia bahkan berharap bisa mendapatkan amnesti dari Kepala Negara. Namun, istana menegaskan proses hukum akan tetap berjalan tanpa intervensi.

“Dalam hal ini, biarlah hukum yang membuat semuanya terang benderang,” pungkas Hasan Nasbi.