Imron Akui Banyak Perempuan Cirebon Dipaksa Menikah Muda

INILAHKORAN, Cirebon – Bupati Cirebon Imron mengaku di daerah Pantura, khususnya Cirebon masih banyak perempuan yang menikah, tapi secara fisik dan mental masih belum siap. Faktor kemiskinan jadi penyebabnya.  

Hal itu dikatakan Imron saat beraudiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) RI di Pendopo Bupati, Kamis 9 Desember 2021.

Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Cirebon Imron, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemenpppa Rohika Kurniadi, perwakilan United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) Anjali Sen, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, dan sejumlah pejabat lainnya.

Baca Juga: Imron Berharap IMM Ikut Berperan Aktif Membantu Pemkab Cirebon

Dalam pertemuan tersebut, Imron mengaku masih banyak perempuan di Kabupaten Cirebon yang melakukan pernikahan, namun belum siap secara fisik dan mental, sehingga mengalami hal tidak diinginkan.

"Di Kabupaten Cirebon dan daerah pantura, perempuan khususnya, harus bisa menunda pernikahan. Jangan sampai paksakan anak belum siap nikah, nanti bisa menimbulkan masalah," kata Imron.

Tingginya angka pernikahan pada perempuan, lanjutnya,  disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya kemiskinan. Imron berharap, program dari pemerintah pusat untuk perempuan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca Juga: Pemkab Rencanakan Pelantikan Hasil Pilwu Cirebon Akhir Tahun

"Pendekatan kepada perempuan, harus dilakukan lagi oleh perempuan, supaya lebih efektif. Intinya, pemerintah selalu berpihak kepada perempuan," ungkapnya.

Sementara Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemenpppa RI Rohika Kurniadi Sari mengatakan, di Kabupaten Cirebon sudah banyak memiliki program yang melibatkan perempuan dan anak.

Dia mencontohkan, salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon, ada sosok perempuan yang menjadi pemimpin. Menurutnya, sosok tersebut mampu menjadi agen perubahan secara nasional dan internasional.

Baca Juga: Waduh, Upah Buruh Cirebon Hanya Naik Rp 417 Perak Per Bulan

"Saya yakin aset-aset ini bisa mempengaruhi cara pandang seluruh pesantren bagaimana melaksanakan upaya penanganan kekerasan berbasis gender ini. Nantinya, Kabupaten Cirebon akan mempunyai sistem yang menjamin  pemenuhan hak dan menjamin tidak adanya kekerasan perempuan dan anak, ungkapnya.

Sementara, Eni Suhaeni mengatakan, pemerintah daerah sudah menjamin perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Anak.

Selain itu, Kabupaten Cirebon memiliki puluhan unit pelayanan teknis (UPT) pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan oerlindungan anak.

Baca Juga: Pemkab Cirebon Dorong Regenerasi Petani

"Kami juga melakukan berbagai upaya mulai dari kampanye stop kekerasan perempuan dan anak. Kemudian kampanye stop perkawinan anak. Sekarang tinggal peningkatan sins saja," katanya. *** (Maman Suharman)