Ini Rencana Pemprov Jabar Supaya Pompanisasi Berjalan Maksimal
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku harus ada sejumlah upaya, supaya pompanisasi dapat berjalan maksimal.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku harus ada sejumlah upaya, supaya pompanisasi dapat berjalan maksimal.
Sebab kata Bey Machmudin, jangan sampai bantuan 7.500 pompa dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan produktivitas petani terhadap sawah mereka, gagal sesuai harapan.
Terlebih Jawa Barat ditargetkan pada tahun ini, harus mampu menghasilkan 11 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Salah satunya dengan menyerap masukan dari pihak kecamatan, terhadap kendala yang mereka alami dalam meningkatkan produktivitas.
"Seperti tadi, di Sukabumi mereka sawahnya masih tandus. Artinya program pompanisasi belum sampai kesana. Itu harus kami follow up," ujar Bey Machmudin usai sosialisasi West Java District Empowerement (WJDE) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 27 Agustus 2024.
Termasuk pemetaan daerah rawan kekeringan, dimana menurutnya harus segera diantisipasi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), supaya pompa segera didistribusikan.
"Saya sudah minta Kepala Dinas Tanaman Pangan (Dadan Hidayat) untuk memerhatikan betul dan pompanisasi ini dijalankan," ucapnya.
Tidak hanya itu kata Bey Machmudin, Pemprov Jabar juga mendorong para petani untuk memulai masa tanam pada saat ini, supaya nanti selama semester kedua 2024, dapat terlaksana dua kali panen.
"Kalau bisa yang sudah mendapatkan pompa itu disegerakan, supaya nanti kita masih bisa mengejar target. Karena target tahun ini kan lebih tinggi dibanding tahun lalu, 11 juta ton gabah tahun lalu sementara kita baru 9,1 ton gabah," imbuhnya.
Soal daerah yang terdampak kekeringan di Jabar, dia mengaku sejauh ini berdasarkan laporan baru Kabupaten Bandung Barat. Hanya saja, daerah lain dinilainya harus diwaspadai, khususnya yang menjadi lumbung pangan nasional seperti Indramayu, Karawang dan Subang.
"Itu kami jaga betul, agar tidak terjadi penurunan produksi," kata Bey Machmudin.
Selain pendistribusian, Pemprov Jabar juga tengah mempertimbangkan konversi pompa dari berbahan bakar fosil ke gas atau LPG. Sebab sejauh ini diakuinya ada kendala di lapangan yang dialami petani, ketika menggunakan pompa berbahan bakar minyak.
"Jadi hal seperti, jangan sampai sudah dikasih pompa tapi tidak digunakan. Itu kami minta (DTPH) cek terus," tandasnya. ***
Editor : Ahmad Sayuti
