IPH Bekasi Naik Dua Pekan, Pemkab Intervensi Pasokan Cabai dan Pangan

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai melakukan intervensi terhadap pasokan bahan pokok pangan untuk menjaga stabilitas Harga menyusul kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) selama dua pekan terakhir.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Helmi Yenti mengatakan, IPH Kabupaten Bekasi terakhir tercatat mencapai 2,73. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas, terutama bahan pangan yang pasokannya bergantung dari daerah lain.

"Memang sudah dua minggu berturut-turut IPH di Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan. Terakhir itu di angka 2,73," ujar Helmi di Cikarang seperti dikutip dari Antara, Senin (28/9/2026).

Menurut Helmi, salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga adalah musim kemarau yang berlangsung cukup panjang dan ekstrem. Kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan produksi sejumlah daerah yang selama ini menjadi pemasok bahan pokok ke Kabupaten Bekasi.

Komoditas yang menjadi perhatian antara lain Cabai rawit, cabai merah, dan daging sapi. Khusus cabai, Kabupaten Bekasi masih bergantung pada pasokan dari daerah lain karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.

Selama ini, pasokan cabai antara lain berasal dari Garut dan Magelang. Namun, produksi di dua daerah tersebut juga mengalami penurunan akibat kemarau dan berakhirnya masa panen raya.

"Setelah kita hubungkan dengan daerah pemasok, mereka juga mengalami pengurangan produksi sekitar 40 persen. Selain karena kemarau, mereka juga sudah tidak dalam masa panen raya," jelasnya.

Pemkab Bekasi Cari Alternatif Pasokan Cabai

Untuk menjaga ketersediaan cabai, Pemkab Bekasi mulai mencari alternatif pasokan dari Lampung dan Sumatera Barat yang kondisi produksinya dinilai relatif tidak terdampak kemarau seperti daerah pemasok sebelumnya.

Namun, pasokan dari kedua wilayah tersebut memiliki tantangan tersendiri. Cabai yang dikirim memiliki kadar air lebih tinggi sehingga berisiko mengalami kerusakan selama proses distribusi.

"Risikonya, dari barang yang dikirim bisa ada sekitar sepertiganya yang mengalami kebusukan. Artinya ada kerugian yang harus ditanggung bandar," katanya.

Helmi mengatakan, kerugian selama proses distribusi berpotensi memengaruhi harga cabai di tingkat pasar karena biaya tersebut dapat dibebankan ke harga jual.

Pemkab Bekasi kemudian terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kementerian dan lembaga terkait untuk mencari langkah penanganan yang lebih tepat.

Selain menjaga pasokan dari luar daerah, pemerintah daerah juga akan memperkuat pemetaan produksi pangan lokal. Data aktual mengenai jumlah petani dan produksi komoditas strategis dinilai penting untuk menentukan intervensi secara lebih cepat.

"Kita juga akan koordinasi dengan Dinas Pertanian agar ada data yang benar-benar aktual mengenai produsen dan petani di Kabupaten Bekasi, khususnya yang berkaitan dengan komoditas cabai," ujarnya.

Operasi Pasar Beras dan EWS Inflasi

Selain cabai, Pemkab Bekasi juga menjaga stabilitas harga beras melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Jika harga beras mengalami kenaikan, pemerintah akan melakukan operasi pasar bersama Satgas Pangan dan Polres Metro Bekasi.

"Kalau beras naik, otomatis kami akan melakukan operasi pasar. Itu sudah kami lakukan bersama Satgas Pangan dan Polres di seluruh pasar yang sampai sekarang masih berjalan," katanya.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi juga memanfaatkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) inflasi untuk mendeteksi potensi perubahan harga dalam satu pekan ke depan.

EWS inflasi menganalisis kondisi stok di tingkat distributor dan membandingkannya dengan perkembangan harga riil di pasar. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah intervensi.

"EWS ini sangat membantu kita untuk lebih cepat melaksanakan intervensi pasar. Dengan memantau stok, harga dan distribusi lebih dini, kami berharap gejolak harga sejumlah komoditas pangan dapat segera diantisipasi sebelum memberikan tekanan lebih besar terhadap inflasi daerah," kata Helmi.