Angka IPH yang Dilaporkan ke Kemendagri Diduga Tak Sesuai Fakta, Legislatif KBB Bakal Gunakan Hak Interpelasi 

INILAHKORAN, Ngamprah - Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif lantaran dinilai berhasil menekan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sembako hingga mencapai angka 6,24 persen.

Kendati demikian, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan lantaran hingga kini harga-harga di KBB untuk berbagai kebutuhan pokok di wilayahnya justru masih tinggi.

Kondisi tersebut pun menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD KBB Wendi Sukmawijaya yang mengaku kebingungan dengan adanya perbedaan data tersebut.

Padahal, menurutnya, jika bicara data semestinya akurat dan jangan sampai terjadi rekayasa apalagi ini menyangkut data yang disandingkan secara nasional. 

"Ada yang perlu dijawab oleh pemerintah untuk menepis berbagai prasangka soal data IPH," kata Wendi belum lama ini.

"Makanya Fraksi PKB DPRD KBB akan mendorong digunakannya hak interpelasi untuk meminta kejelasan kepada Pemda KBB," sambungnya.

Wendi menilai, hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Pemda KBB mengenai kebijakan IPH menjadi sangat penting dan strategis. 

"Apalagi data yang tercatat dan disampaikan ke Mendagri sangat berbeda dengan fakta di lapangan, terutama harga-harga sembako di Pasar Tradisional," ujarnya.

Sebagai anggota DPRD, kata Wendi, selain memiliki hak interpelasi, juga memiliki hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sehingga, diharapkan dengan penggunaan hak-hak tersebut akan memperjelas apa yang telah dilaksanakan Pemda KBB terkait dengan data IPH.

"Secepatnya kami akan ajuan interpelasi karena ini sudah dikonsolidasikan ke fraksi lain," katanya.

"Tapi dalam perjalanannya bisa saja hak angket yang akan kami dorong," sambungnya.

Lebih lanjut Wendi menuturkan, permintaan keterangan dari Pemda KBB dinilai sangat penting. Pasalnya, IPH KBB yang pada November 2023 menjadi salah satu yang tertinggi namun selang dua minggu kemudian atau di pekan pertama Desember 2023 menjadi yang terendah secara nasional.

"IPH Bandung Barat pada November menyentuh angka 4,89 persen sekaligus menjadi yang tertinggi di Jawa Barat," katanya.

"Sekitar dua minggu kemudian menjadi terendah minus 6,24 persen hingga mendapat apresiasi dari Mendagri Tito Karnavian," tandasnya. 

Oleh karena itu, Wendi menginginkan keterbukaan data secara resmi, dan bisa dipublikasikan kepada masyarakat agar terjadi multi tafsir. 

"Karena faktanya, ternyata harga cabai dan beras masih tinggi dan tidak mengalami penurunan," imbuhnya.

Timbul pertanyaan, apakah betul Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif mengetahui secara pasti data dengan kenyataan di lapangan. Atau mungkin hanya klaim saja dengan fakta di lapangan sehingga data yang disampaikan ke Mendagri tidak valid. 

"Masyarakat harus mendapat informasi yang jelas dan sesuai fakta. Ketika pemerintah menyebut IPH rendah, tapi faktanya harga-harga di pasaran masih tinggi. Masyarakat jadi bingung," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara khusus mengapresiasi usaha dan kerja keras yang dilakukan Pj. Bupati Bandung Barat, Arsan Latif
lantaran dinilai berhasil menekan angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) sembilan bahan pokok (Sembako) di Bandung Barat.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri dihadapan Arsan dan para petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta para Pj. Kepala Daerah lainnya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 11 Desember 2023.

"Saya mengapresiasi Pj. Bupati Bandung Barat dan seluruh jajaran yang telah berhasil menekan angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) paling signifikan dibanding kabupaten/kota lainnya pada minggu pertama Desember hingga mencapai minus 6,24 persen. Terimakasih dan saya sangat menghargai kerja kerasnya," ujar Mendagri.

Menurut Tito, berbagai langkah dan upaya yang dilakukan Arsan Latif menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah yang capaian IPH-nya paling bagus untuk level kabupaten/kota ditingkat nasional. 

Padahal, pada minggu ketiga bulan November, IPH Kabupaten Bandung Barat menjadi satu dari 10 kabupaten/kota tertinggi di Pulau Jawa. 

Bahkan berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat IPH Bandung Barat menyentuh angka 4,89 persen sekaligus menjadi yang tertinggi di Jawa Barat dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan utama berbagai media massa serta dibahas lebih lanjut oleh para aktifis dalam berbagai grup media sosial.

Kondisi tersebut juga sempat membuat masyarakat kelimpungan, lantaran berdampak langsung pada melambungnya harga kebutuhan pokok di pasaran, seperti beras, cabai, gula, dan bawang.

Dan hanya berselang 2 minggu saja, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dinakhodai oleh Pj. Bupati, Arsan Latif berhasil menekan angka IPH hingga minus 6,24 persen pada minggu pertama Desember. 

Salah satu langkah yang dilakukan arsan untuk menekan IPH adalah dengan menggelar Operasi Pasar Beras Murah yang dilaksanakan di seluruh wilayah yang secara langsung mampu menekan harga bahan kebutuhan pokok lainnya. (agus satia negara)